Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Siapkan Strategi untuk Edukasi Masyarakat soal Vaksinasi Covid-19

Kompas.com - 23/03/2021, 17:35 WIB
Tatang Guritno,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA.KOMPAS.com - Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman menilai, pemerintah perlu menyiapkan strategi untuk mengedukasi masyarakat terkait vaksinasi Covid-19.

Pasalnya, hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan 29 persen responden enggan divaksinasi.

Baca juga: Survei SMRC: 29 Persen Responden Enggan Divaksin, Mayoritas Berusia Muda

Menurut Dicky, pemerintah harus memetakan permasalahan terkait vaksinasi di masing-masing wilayah.

Edukasi terhadap masyarakat tidak dapat dilakukan secara terpusat, sebab tiap wilayah memiliki isu yang berbeda terkait vaksinasi.

"Ada yang merasa bahwa vaksin tidak halal, ada yang resah karena takut vaksin tidak aman dari segi kesehatan, itu yang harus dilihat pemerintah," ujar Dicky kepada Kompas.com, Selasa (23/3/2021).

Setelah pemetaan masalah, langkah selanjutnya yakni konsolidasi dengan pemerintah daerah. Konsolidasi juga perlu dilakukan sampai ke tingkat wilayah yang paling kecil dengan melibatkan tokoh masyarakat.

"Seperti pemuka agama, lalu tokoh-tokoh terpandang di masyarakat, untuk membantu komunikasi edukasi vaksin Covid-19 ke masyarakat," kata dia.

Baca juga: Survei SMRC: 40 Persen Warga Pilih PPKM Dihentikan

Dicky mengatakan, setelah semua tahap dijalankan, pemerintah juga harus transparan dalam menyampaikan segala informasi soal vaksinasi Covid-19.

"Pemerintah harus menyampaikan informasi tentant vaksin itu secara terbuka dan transparan. Mulai dari sisi cara produksi, tingkat efektivitas, kedaluwarsa dan lain sebagainya," tutur dia.

Dicky mengatakan, salah satu faktor yang menyebabkan penolakan masyarakat terhadap vaksin adalah misinformasi.

Maka pelibatan tokoh-tokoh masyarakat menjadi penting, sebagai wakil pemerintah menjawab pertanyaan masyarakat tentang vaksin Covid-19.

"Nanti tokoh-tokoh itu akan membantu menjawab masyarakat, karena kebanyakan masyarakat tidak tahu harus bertanya pada siapa tentang vaksinasi Covid-19," imbuhnya.

Baca juga: Survei SMRC: 8,4 Persen Warga Pernah Terima Ajakan Menolak Vaksinasi Covid-19

Adapan hasil survei SMRC menunjukkan hanya 46 persen responden yang mantap menerima vaksin Covid-19.

Sebelumnya, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengungkap, tidak semua guru mau menerima vaksinasi Covid-19.

Berdasarkan hasil survei FSGI, terdapat 8,27 persen guru yang menolak vaksinasi Covid-19.

Wakil Sekretaris Jenderal FSGI, Fahriza Martatanjung, meresahkan kondisi ini, mengingat pemerintah ingin segera melakukan pembelajaran tatap muka pada Juni mendatang.

Hasil riset SMRC dan FSGI menunjukkan penolakan vaksinasi Covid-19 didominasi oleh masyarakat dan guru yang berada di wilayah luar Jawa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

Nasional
Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com