Satgas: Masih Perlu Dilakukan Studi soal Efektivitas Vaksin Ciptakan Kekebalan Tubuh

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut, efektivitas vaksin dalam menciptakan kekebalan individu masih perlu diuji.

Diperlukan studi untuk membuktikan hal tersebut pada individu yang telah divaksinasi.

"Pada prinsipnya masih harus dilakukan studi tentang efektivitas vaksin dalam menciptakan kekebalan individu pada mereka yang telah divaksinasi," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (18/3/2021).

Oleh karena belum ada studi yang membuktikan efektivitas vaksin dalam menciptakan kekebalan individu, kata Wiku, hingga saat ini sertifikat vaksinasi Covid-19 belum dapat dijadikan syarat pelaku perjalanan.

Baca juga: Jika Wacana Sertifikat Vaksinasi sebagai Syarat Bepergian Berlaku, IDI Minta Jangan Ada Diskriminasi

Wiku memastikan bahwa ihwal ini baru sekadar wacana.

"Sampai dengan saat ini hal tersebut masih merupakan wacana," ujar Wiku.

Jika kekebalan yang ditimbulkan vaksin itu belum dapat dibuktikan, maka sertifikat vaksin Covid-19 tidak akan dijadikan syarat pelaku perjalanan.

Sebab, dikhawatirkan pelaku perjalanan justru akan menularkan virus selama bepergian.

"Apabila sertifikasi tersebut dikeluarkan tanpa adanya studi yang membuktikan bahwa kekebalan individu telah tercipta, maka pemegang sertifikat tersebut memiliki potensi tertular atau menularkan virus Covid-19 selama melakukan perjalanan," kata Wiku.

Baca juga: Jika Sertifikat Vaksinasi Jadi Syarat, RI Diminta Awasi Penerbangan Jalur Afsel

Adapun wacana sertifikat vaksinasi Covid-19 sebagai syarat pelaku perjalanan pertama kali disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Namun, menurut Budi, hal ini sempat menjadi perdebatan di kalangan epidemiologis.

“Saya terus terang pernah mengucapkan ini di awal saya pertama kali menjadi Menkes. Tapi itu memicu perdebatan dikalangan epidemiologis. Saya bicara ke mereka dan mereka bilang walaupun divaksin itu tadi, belum ada jaminan dia tidak bisa terkena dan tidak bisa menularkan,” ujar Budi saat rapat bersama Komisi IX DPR RI, Senin (15/3/2021).

Mantan Wakil Menteri BUMN itu menambahkan, para epidemiologis menyarankan hal tersebut baiknya jangan diterapkan dalam waktu dekat ini.

Namun, hal itu bisa diterapkan jika masyarakat Indonesia sudah divaksinasi sebanyak 30 persen dari total populasi.