Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sesalkan Indonesia Dipaksa Mundur, Komisi X Nilai Panitia All England Tak Siap

Kompas.com - 18/03/2021, 11:19 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi X DPR menyesalkan tim nasional Indonesia yang dipaksa mundur dari kejuaraan All England 2021, setelah diketahui naik pesawat yang sama dengan penumpang positif Covid-19.

Menurut Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menilai keputusan panitia atas respons Pemerintah Inggris yang mengarantina tim Indonesia ini sebagai sikap yang tak profesional.

"Tindakan ini mencerminkan ketidaksiapan mereka dalam menyelenggarakan turnamen di tengah pandemi Covid-19," kata Huda saat dihubungi Kompas.com, Kamis (18/3/2021).

Baca juga: All England Paksa Mundur Tim Indonesia, Komisi X: Sangat Menyakitkan


Atas hal tersebut, Huda menekankan, seharusnya panitia turnamen menyiapkan prosedur operasional standar turnamen sesuai dengan regulasi Covid-19 yang ditetapkan satu negara.

Termasuk, kata dia, ketentuan isolasi mandiri selama 10 hari bagi siapa saja yang masuk wilayah Inggris saat tim Indonesia berada satu pesawat dengan penumpang positif Covid-19, seharusnya dapat diantisipasi

"Penyelenggara turnamen harusnya mengundang peserta turnamen agar jauh hari datang sebelum pagelaran berlangsung. Dengan demikian saat ada kasus peserta turnamen berada di satu pesawat dengan penumpang positif Covid-19, mereka bisa melakukan isolasi mandiri sebelum turnamen berlangsung," tuturnya.

Huda menyayangkan pengusiran paksa para atlet di tengah turnamen berlangsung yang dinilainya sangat menyakitkan.

Baca juga: Kronologi Tim Bulu Tangkis Indonesia Dipaksa Mundur dari All England 2021

Ia berpendapat, atas kejadian tersebut, tentu para pemain sangat kecewa. Padahal, para atlet sudah sempat memenangkan pertandingan dan melaju ke 16 besar.

"Bahkan beberapa dari mereka telah menang di babak pertama. Lalu kemudian dinyatakan tidak boleh melanjutkan pertandingan," ujar Huda.

Untuk menyikapi kasus, Huda mengusulkan agar Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) harus menyiapkan langkah khusus sehingga pemain tidak mengalami trauma psikologis akibat peristiwa tersebut.

Lebih lanjut, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu meminta agar kasus tersebut menjadi pelajaran bagaimana penyelenggara turnamen atau event olahraga harus benar-benar memperhatikan regulasi Covid-19 di satu negara.

Baca juga: Sejarah All England Open, Mengapa Begitu Prestisius bagi Indonesia?

Ia menegaskan, dalam hal ini tidak bisa semena-mena menyalahkan Pemerintah Inggris karena mempunyai regulasi ketat mencegah penyebaran Covid-19.

"Di sini yang harus menyesuaikan adalah panitia atau penyelenggara turnamen yang harus menyiapkan SOP sesuai dengan regulasi tersebut. Pun di Indonesia yang sedang menyiapkan turnamen olahraga seperti Piala Menpora," ucapnya.

"Kita berharap turnamen tersebut benar-benar memperhatikan regulasi dari pemerintah terkait protokol kesehatan sehingga tidak dihentikan di tengah jalan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com