Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kementerian PPPA: Data Jenis Kelamin Penting untuk Hasilkan Data Gender

Kompas.com - 17/03/2021, 17:30 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Data dan Informasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Lies Rosdianty mengatakan, pemilahan data berdasarkan jenis kelamin sangat penting untuk menghasilkan data gender.

Menurut Lies, dalam perspektif gender, penyediaan data, analisis, dan pelaporan menurut jenis kelamin dimaksudkan untuk menyajikan data dan informasi tentang pengalaman khusus dalam kehidupan sebagai perempuan dan laki-laki.

"Data terpilah berdasarkan jenis kelamin ini menjadi inti dalam menghasilkan data gender, yaitu informasi yang mengandung isu gender, termasuk di dalamnya isu anak," ujar Lies di acara Seminar Internasional Praktik Terbaik dalam Penggunaan Data Terpilah Gender (DTG) secara Efektif untuk Pembuatan Kebijakan secara daring, Rabu (17/3/2021).

Baca juga: Menteri PPPA: Dampak Pandemi pada Perempuan, Meningkatnya Pekerjaan Tak Berbayar

Lies mengatakan, data gender akan menjadi elemen pokok dalam pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak di berbagai bidang pembangunan agar responsif gender dan pemenuhan hak anak.

Ia mengatakan, peranan data gender tersebut sangat krusial dalam menghasilkan perencanaan kebijakan ekonomi pada masa pandemi Covid-19.

Bahkan, kata dia, pandemi ini pun telah memberikan dampak yang signfikan terhadap berbagai sektor termasuk ekonomi.

Terlebih, pada pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), termasuk perempuan dalam usaha.

"Dengan data yang terpilah berdasarkan jenis kelamin, maka akan dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut," kata dia.

Baca juga: Kementerian PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Meningkat Tajam Saat Pandemi

Lies juga memastikan bahwa data akan menjadi dasar dalam proses pembangunan sehingga dibutuhkan data setiap tahapannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi.

Data gender juga penting mengingat status kesetaraan gender di Indonesia masih timpang.

Perempuan, kata dia, masih tertinggal dibandingkan laki-laki baik dari sisi kualitas hidup maupun peran dan partispasinya dalam pembangunan.

Bahkan hasil pengukuran indeks pembangunan manusia (IPM) juga menunjukkan bahwa perempuan masih tertinggal dari IPM laki-laki.

Berdasarkan data publikasi berbasis gender Kementerian PPPA tahun 2019, kata dia, IPM laki-laki berada pada angka 75,96 persen sedangkan perempuan 69,18 persen.

Baca juga: Menteri PPPA Harap Perempuan Muda Tak Terjebak Budaya untuk Berkarya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com