Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPD Minta Pemerintah Tekan Jumlah Daerah Tertinggal

Kompas.com - 16/03/2021, 16:55 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPD La Nyalla Mattalitti meminta pemerintah menekan jumlah daerah tertinggal yang ditargetkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Peta Jalan Pengembangan dan Pengelolaan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Menurut dia, sesuai dengan roadmap tersebut, Indonesia pada tahun 2024 masih memiliki 37 daerah yang dianggap masih tertinggal.

"Jumlah itu masih sangat tinggi. Harus ada upaya menekan angka daerah tertinggal," kata La Nyalla dalam keterangan tertulis, Selasa (16/3/2021) seperti dikutip Antara.

Baca juga: Empat Daerah di Jatim Lepaskan Status Daerah Tertinggal

Mantan Ketua PSSI mengatakan, pemerintah perlu merumuskan indikator daerah tertinggal yang baru. Sehingga, bisa diketahui seberapa jauh perbedaan dengan daerah yang tidak tertinggal.

Senator asal Jawa Timur itu menilai, dengan indikator ketertinggalan yang jelas, tingkat ketertinggalan suatu daerah dapat terukur.

Selain itu, ia menilai perlu penerapan skala prioritas sehingga pengembangan dan pembangunan menjadi lebih terfokus.

"Dari indikator tersebut, kita bisa mengetahui daerah mana yang perlu dientaskan terlebih dahulu ketertinggalannya. Program pengentasan daerah tertinggal bisa lebih tepat sasaran," ujarnya.

Dikutip Antara, dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Senin (15/3/2021), Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengungkapkan Peta Jalan Pengembangan dan Pengelolaan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Baca juga: Skema Hitung Dana BOS Diubah, Mudahkan Sekolah di Daerah Tertinggal

Adapun sasaran jumlah daerah tertinggal menjadi 37 kabupaten pada 2024, dari sebelumnya berjumlah 62 kabupaten.

Halim menjelaskan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi tidak hanya dilakukan kementeriannya, tetapi melibatkan kementerian lain.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com