Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala BNPB Sebut Anggaran Rutin Turun Setiap Tahun, tapi Frekuensi Bencana Meningkat

Kompas.com - 16/03/2021, 15:58 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo berharap, jumlah anggaran rutin bagi BNPB dapat ditambah, seiring tingginya frekuensi bencana setiap tahunnya.

Menurut Doni, alokasi anggaran rutin BNPB secara rata-rata mengalami penurunan 22,08 persen setiap tahunnya.

"Rata-rata penurunan sebesar 22,08 persen setiap tahunnya sedangkan kejadian bencana menunjukkan tren yang meningkat secara signifikan setiap tahunnya," kata Doni dalam rapet kerja dengan Komisi VIII DPR, Selasa (16/3/2021).

"Sehingga terdapat kesenjangan yang cukup besar dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan ketersediaan sumber dana yang terbatas," kata Doni melanjutkan.

Doni berharap, anggaran rutin BNPB ke depannya dapat ditambah mengingat kebutuhan BNPB yang juga meningkat.

Baca juga: Data Terbaru BNPB: 763 Bencana Terjadi Sepanjang 2021

Kebutuhan itu antara lain untuk penguatan kelembagaan, penataan jabatan fungsional bidang kebencanaan, serta penguatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan literasi kebencanaan.

"Untuk mengurangi risiko dampak buruk akibat bencana, diperlukan peningkatan upaya-upaya prabencana berkualitas yang perlu dukungan pembiayaan secara memadai," ujar Doni.

Selain meningkatkan dana rutin bagi BNPB, Doni juga mengusulkan agar dana siap pakai (DSP) untuk BNPB yang diterima setiap awal tahun ditingkatkan dari Rp 250 miliar menjadi Rp 500 miliar.

Doni menuturkan, DSP sebesar Rp 250 miliar untuk tahun 2021 telah disalurkan sebanyak Rp 178,5 miliar untuk penanganan bencana banjir, longsor, puting beliung, Covid-19, dan operasional.

Baca juga: Menko PMK Usulkan BNPB Susun Dokumentasi Kebencanaan

"Masih terdapat estimasi kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan mendesak penanganan bencana sebesar Rp 209 miliar," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com