Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden, Pengamat: Indonesia Tidak Kehabisan Pemimpin

Kompas.com - 16/03/2021, 13:58 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengajar komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, ada sejumlah alasan yang membuat wacana penambahan masa jabatan presiden tak perlu diserukan lagi. 

Pertama, Presiden Joko Widodo sejak awal telah menyatakan bahwa dirinya patuh pada konstitusi dan ketentuan yang berlaku pada UUD 1945, bahwa jabatan presiden tetap dua periode.

Sehingga, tudingan bahwa Presiden menghendaki penambahan masa jabatan tidak beralasan. 

Kedua, menurut dia, banyak tokoh yang siap menjadi calon presiden pada kontestasi nasional mendatang.

"Indonesia tidak pernah kehabisan pemimpin. Hasil survey KedaiKOPI bahkan menunjukan ada 500 nama yang masyarakat siap pilih sebagai kandidat capresnya,” sebut Hendri saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/3/2021).

Berdasarkan survei tersebut, ada sejumlah nama tokoh yang cukup populer di masyarakat yang berpeluang menjadi kandidat capres.

Baca juga: Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Dikhawatirkan Jadi Agenda Sisipan

Para tokoh itu memiliki latar belakang yang beragam, mulai dari kepala daerah, menteri, hingga mantan pejabat negara.

“Misalnya mantan pejabat ada Susi Pudjiastuti, Sudirman Said, Abraham Samad, dan Rizal Ramli. Para Menteri ya Sri Mulyani, Tito Karnavian, Airlangga Hartanto, dan Erick Tohir. Belum lagi Kepala Daerah seperti Anies Baswedan, Ridwan Kami, dan Khofifah,” terang dia.

Selanjutnya, imbuh Hendri, masyarakat perlu diberikan kepercayaan untuk memimpin anak bangsa terbaik untuk menggantikan Jokowi memimpin Indonesia.

“Pak Jokowi bagus, tapi kita harus berikan kesempatan juga pada anak bangsa yang bagus juga,” kata Hendri.

Lebih jauh, ia menuturkan, jika muncul wacana amendemen UUD 1945 untuk menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode dengan dalih demi kepentingan rakyat, maka perlu ada referendum untuk melihat keinginan tersebut.

“Kalau ada alasan rakyat yang menghendaki (jabatan presiden 3 periode), harus diketahui rakyat yang mana? Caranya bagaimana? Ya referendum. Referendum rakyat apakah setuju presiden menjabat 3 periode atau tidak,” imbuhnya.

Baca juga: Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode, Pengamat: Lebih Penting Regenerasi Kepemimpinan Nasional

Sebagai informasi Presiden Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak berniat menjabat selama tiga periode.

“Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode,” sebut Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/3/2021).

Jokowi juga meminta agar tak ada yang membuat kegaduhan baru atas isu ini. Sebab, ia menuturkan pemerintah tengah fokus pada penanganan pandemi virus corona.

“Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi,” terang Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Nasional
AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

Nasional
Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Nasional
Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Nasional
Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Nasional
Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Nasional
PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

Nasional
Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Nasional
Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Nasional
Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com