Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas: Tak seperti PPKM, PSBB Ketat Tak Mampu Turunkan Kasus Aktif Covid-19

Kompas.com - 09/03/2021, 19:16 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2020 tidak mampu menurunkan kasus aktif Covid-19.

Menurut Wiku, penurunan kasus aktif yang terjadi baru-baru ini didukung oleh program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro.

"Kasus aktif di Indonesia terus meningkat perlahan hingga pekan kedua Juli 2020. Kemudian stabil hingga pekan keempat Agustus. Seiring dengan libur panjang pada Agustus, maka kasus aktif cenderung meningkat hingga pekan kedua Oktober," ujar Wiku dalam konferensi pers virtual lewat YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (9/3/2021).

Baca juga: Klaim Pemprov DKI soal PPKM Mikro Sukses Turunkan Kasus Covid-19 di Jakarta...

Tingginya kasus aktif ini kemudian disikapi dengan PSBB ketat oleh DKI Jakarta pada 14 - 27 September 2020.

Saat itu, DKI Jakarta merupakan salah satu penyumbang tertinggi kasus aktif Covid-19.

Wiku menyebut, PSBB ketat bisa menurunkan kasus positif Covid-19.

"Namun, ternyata hal itu tak terlihat pada jumlah kasus aktif. Sebab, kasus aktif tidak hanya terdiri darikasus (positif) baru, tetapi juga kasus lama yang belum sembuh atau masih dalam perawatan," ucap Wiku.

Kasus aktif Covid-19 sempat menurun pada pekan kedua Oktober dan bertahan hingga pekan pertama November 2020.

Kemudian, angka kasus aktif terus meningkat signifikan hingga pekan pertama Februari 2021.

"Setelah mengalami peningkatan tajam, kasus aktif mengalami penurunan signifikan atau turun sebesar 16 persen sejak pekan puncak (pekan pertama Februari 2021)," ujar Wiku.

Baca juga: Gubernur Banten: PPKM Mikro Diperpanjang Sampai Covid-19 Terbirit-birit

"PPKM sejak 11 Januari 2021 memberikan dampak kepada penurunan kasus aktif, sehingga ada jeda lima pekan setelah PPKM," ucap dia.

Wiku menyebut, PPKM yang dilanjutkan dengan PPKM berskala mikro memiliki peran penting menurunkan kasus aktif di masyarakat.

Efektivitas pemberlakuan PPKM mikro dapat terjadi karena intervensi penanganan Covid-19 dilakukan hingga level desa/kelurahan hingga RW dan RT, salah satunya karena dukungan posko tanggap Covid-19 yang ada hingga tingkat terkecil masyarakat.

"Semakin efektif peran posko, maka kasus aktif bisa diturunkan sehingga pandemi bisa diatasi dengan tepat sasaran," ucap Wiku.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com