Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang IV Diikuti 346 Orang: 260 Virtual dan 86 Hadir Langsung

Kompas.com - 08/03/2021, 13:53 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/3/2021).

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dan ikuti dihadiri, di antaranya Ketua DPR Puan Maharani serta Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, dan Wakil Ketua DPR Rachmad Gobel.

Baca juga: Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang III, 383 Anggota Hadir

Azis mengatakan, anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna itu berjumlah 346 orang yang terdiri dari 86 orang hadir secara fisik dan 260 orang hadir secara virtual.

"Telah dihadiri fisik 86 dan 260 virtual sehingga total berdasarkan mekanisme tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia maka kehadiran telah memenuhi kuorum dan kami nyatakan kuorum untuk kita semua," kata Azis dikutip dari tayangan akun YouTube DPR RI, Senin.

Setelah itu, politikus Partai Golkar tersebut mengetok palu tanda rapat paripurna dibuka dan terbuka untuk umum.

"Berkenaan dengan Masa Persidangan IV Tahun 2021 yang rencananya insya Allah akan kita buka pada hari ini pada tanggal 8 Maret 2021, maka izinkan saya untuk membuka rapat ini dan kami nyatakan terbuka untuk umum," kata Azis.

Selanjutnya, Azis mengajak peserta rapat untuk mendoakan mereka yang tengah mendapat musibah dan jatuh sakit di tengah pandemi Covid-19.

"Mudah-mudahan dapat kesembuhan dari masalah-masalah yang berkaitan dengan Covid dan dijaga kesehatannya baik lahir dan batin," ujar Azis.

Baca juga: Pembukaan Masa Sidang, DPR Segera Selesaikan Pembahasan RUU PDP

Selain itu, Azis mengajak untuk mendoakan program-program pemerintah terkait vaksinasi Covid-19 agar dapat segera terlaksana serta dapat terjangkau secara efisien dan efektif.

Adapun agenda rapat paripurna kali ini adalah pidato Ketua DPR RI Puan Maharani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com