Rakor dengan KPK, Menag: Jual Beli Jabatan di Kemenag Kita Haramkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengingatkan jajarannya agar tidak melakukan jual beli jabatan di lingkungan Kemenag.

Yaqut menyampaikan itu saat rapat koordinasi dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (3/3/2021). Salah satu agenda rakor yakni membahas upaya pencegahan korupsi di Kemenag.

“Transaksional, jual beli jabatan ini kita haramkan betul di Kemenag. Seperti, orang pindah karena nyogok pimpinan. Dan ini akan kita awasi betul sampai ke bawah dengan ketat,” ungkap Yaqut dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/3/2021).

Ia mengungkapkan, pihaknya sudah menerapkan kebijakan di jajaran unit eselon I agar tidak ada transaksi jabatan dalam proses rotasi dan mutasi.

Kemenag, kata Yaqut, sangat mengharapkan dukungan dan supervisi dari KPK.

Baca juga: Jemaah Haji 2021 Wajib Divaksin Covid-19, Ini Penjelasan Kemenag RI

Di samping itu, kunjungan Menag juga dalam rangka menindaklanjuti kerja sama penanganan pengaduan yang sudah terjalin antara Kemenag dengan KPK.

Untuk menjalankan kerja sama tersebut, Kemenag sedang membangun aplikasi yang memuat semua aktivitas di kementerian tersebut dan dapat diakses oleh publik.

Yaqut berhadap sistem tersebut dapat terkoneksi dengan KPK sehingga apabila ada aktivitas menyimpang, KPK dapat memberikan peringatan sebelum terlanjur.

“Karena kami paham betul dengan keterbatasan di kementerian yang besar ini. Kami sering mengalami situasi yang sulit dalam mengawasi anggaran yang dilaksanakan hingga tingkat kecamatan,” katanya.

Yaqut pun berkomitmen untuk menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan jajarannya.