Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebaran 6.808 Kasus Baru Covid-19, Jabar Terbanyak dengan 1.894 Kasus

Kompas.com - 03/03/2021, 17:50 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mencatat penambahan kasus positif sebanyak 6.808 pasien, pada Rabu (3/3/2021).

Data tersebut terhitung sejak Selasa (2/3/2021) pukul 12.00 WIB hingga Rabu pukul 12.00 WIB. Secara akumulatif, ada 1.353.834 kasus Covid-19 di Indonesia hingga saat ini.

Baca juga: UPDATE: Bertambah 6.808, Kasus Covid-19 Indonesia Mencapai 1.353.834

Penambahan kasus didapatkan dari hasil pemeriksaan terhadap 78.673 spesimen dalam 24 jam terakhir.

Berdasarkan data Satgas, kasus baru Covid-19 tersebar di 34 provinsi. Tercatat ada lima provinsi dengan penambahan kasus tertinggi.

Kelima provinsi itu yakni Jawa Barat 1.894 kasus baru, DKI Jakarta 1.437 kasus baru, Jawa Tengah 548 kasus baru, Jawa Timur 430 kasus baru, Kalimantan Timur 349 kasus baru.

Baca juga: UPDATE 3 Maret: Bertambah 9.053, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.169.916 Orang

Satgas juga mencatat penambahan 9.053 pasien yang telah dinyatakan sembuh. Dengan demikian, totalnya menjadi 1.169.916 orang.

Selain itu, ada penambahan 203 pasien Covid-19 yang meninggal dunia. Sehingga, jumlah kasus kematian akibat Covid-19 hingga saat ini mencapai 36.721 orang.

Berikut ini data sebaran kasus baru Covid-19 di 34 provinsi hingga 3 Maret 2021:

1. Jawa Barat: 1.894 kasus baru

2. DKI Jakarta: 1.437 kasus baru

3. Jawa Tengah: 548 kasus baru

4. Jawa Timur: 430 kasus baru

5. Kalimantan Timur: 349 kasus baru

Baca juga: UPDATE 3 Maret: Bertambah 203, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 36.721 Orang

6. Sulawesi Selatan: 263 kasus baru

7. DIY: 229 kasus baru

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Nasional
Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com