JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar membuka peluang untuk berkoalisi dengan semua partai politik dalam menghadapi Pemilu 2024.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPP Partai Golkar Bidang Media dan Penggalangan Opini Meutya Hafid, Selasa (2/3/2021).
"Adapun terkait strategi Partai Golkar dalam menghadapi Pileg dan Pilpres 2024, Golkar terbuka untuk berkoalisi dengan semua partai politik yang mempunyai visi misi yang sama," kata Meutya dalam keterangan tertulis, Selasa.
Baca juga: Golkar Tarik Dukungan atas Revisi UU Pemilu, Setuju Pilkada Serentak 2024
Meutya menanggapi beredarnya pemberitaan yang mengaitkan pertemuan antara Ketua Umum (Ketum) Nasdem Surya Paloh dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto dengan rencana konvensi.
Ia mengatakan, hingga kini Partai Golkar memastikan tidak sedang mengagendakan konvensi.
Namun, menurut dia, Partai Golkar paham mengenai proses dan mekanisme konvensi. Ia juga memastikan, partainya memiliki strategi khusus untuk menghadapi Pileg dan Pilpres di 2024.
"Partai Golkar sebagai partai yang mengawali proses konvensi paham betul terkait proses dan mekanisme konvensi, dan saat ini Golkar tidak mengagendakan konvensi," ujar dia.
Meutya menyampaikan, Partai Golkar akan memperhatikan Pemilu 2024 yang tetap menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Oleh karena itu, menurut dia, Golkar akan melakukan pertimbangan dengan cermat terkait strategi yang akan digunakan di Pemilu 2024.
"Kami telah berkali-kali mengikuti Pemilu, sehingga kami tahu apa yang terbaik untuk Partai Golkar. Golkar akan mempertimbangkan dengan cermat strategi terbaik untuk menghadapi Pileg dan Pilpres yang dilaksanakan secara bersamaan," kata Meutya.
Baca juga: Ini Alasan Golkar dan Nasdem Akhirnya Dukung Pemerintah yang Tolak Revisi UU Pemilu
Sebelumnya diberitakan bahwa Partai Nasdem akan membangun koalisi untuk menggelar konvensi calon presiden 2024.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate pada konferensi pers, Kamis (25/2/2021).
Johnny mengutarakan, koalisi itu dibentuk agar sosok yang terpilih melalui konvensi dapat memperoleh tiket berkontestasi dalam Pemilihan Presiden 2024 karena telah memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.
"Nasdem membangun komunikasi politik untuk memastikan terbentuknya koalisi minimal memenuhi prasyarat presidential threshold 20 persen agar yang lolos dan memenangkan konvensi mempunyai tiket sebagai calon presiden pada Pilpres 2024," ujar Johnny.
Baca juga: Nasdem dan Golkar Berubah Sikap, PKS Tegaskan Dukung Revisi UU Pemilu
Dia mengatakan, partai-partai yang akan dijadikan rekan koalisi harus memiliki kesamaan platform, visi, dan misi dengan Nasdem.
Johnny mengakui bahwa perolehan suara partainya pada Pemilu 2019 tak mencukupi untuk Nasdem seorang diri mencalonkan presiden pada Pilpres 2024.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.