Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satu Tahun Pandemi Covid-19, Pemerintah Sebut 3T Belum Optimal

Kompas.com - 02/03/2021, 18:16 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyebut pelaksanaan testing, pelacakan (tracing) dan perawatan (treatment) atau 3T belum optimal, meski pandemi Covid-19 di Indonesia telah berjalan selama satu tahun.

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan, penguatan pelaksanaan 3T menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan.

Baca juga: Wamenkes: Ditemukan 2 Kasus Mutasi Virus Corona dari Inggris di RI

"Kita masih mempunyai PR yang besar sekali, antara lain adalah PR bagaimana kita melakukan penguatan di hulu, treatment, testing dan tracing," kata Dante, dalam acara Inovasi Indonesia untuk Indonesia Pulih Pasca Pandemi, secara virtual, Selasa (2/3/2021).

"Kalau treatment sudah didahului dengan proses pengembangan pengobatan yang semakin baik," tuturnya.

Menurut Dante, Kemenkes harus melakukan testing kasus Covid-19 dengan baik dan memiliki sensitivitas yang tinggi.

Kemudian, melakukan pelacakan kontak erat pada kasus Covid-19 yang melibatkan petugas Puskemas, Babinsa dan Babinkamtibmas.

"Tidak kalah pentingnya adalah tracing, proses ini lebih penting dari proses vaksinasi, karena akan memperkuat sistem hulu," ujarnya.

Baca juga: Panglima TNI Kerahkan 27.866 Babinsa untuk Tracing Covid-19

Dante menuturkan, jika pelacak atau tracer kontak erat kasus Covid-19 semakin banyak, maka kasus kematian dapat berkurang.

"PR kita ini menjadi penting harus mendapat dukungan dari semua pihak sehingga proses di hulu akan berikan kontribusi yang sangat-sangat efektif," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berjanji akan memastikan pelaksanaan 3T berjalan dengan baik. Hal ini ia sampaikan dalam merespons data kasus Covid-19 yang telah mencapai lebih dari 1 juta pasien pada Selasa (26/1/2021). 

"Kami di Kementerian Kesehatan akan bekerja keras, sangat keras untuk memastikan bahwa program testing, program tracing atau pelacakan, dan program isolasi kita bisa lakukan dan kita eksekusi dengan baik," kata Budi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa.

Baca juga: Covid-19 di Indonesia Lewati 1 Juta Kasus, Menkes Janjikan 3T Ekstra Keras

Budi mengatakan, testing dan pelacakan yang masif akan mengurangi laju penularan virus. Sebab, masyarakat yang terpapar virus corona dapat segera diketahui.

Sementara, dengan menyediakan tempat isolasi yang nyaman bagi pasien terkonfirmasi positif Covid-19, angka kesembuhan dapat ditingkatkan.

Dengan demikian, kasus kematian akibat virus corona juga bisa ditekan.

"Tujuannya hanya satu, mengurangi laju penularan. Dengan ini kita bisa mengendalikan penyebaran dari pandemi ini," ujar Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Nasional
Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Nasional
Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com