Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rakernas dan Strategi PKS yang Ingin Menangi Pemilu 2024

Kompas.com - 02/03/2021, 06:37 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Rapat Kerja Nasional atau Rakernas tahun 2021 pada 1-18 Maret 2021.

Rakernas ini digelar untuk menyusun program kerja nasional PKS periode 2020-2025 yang diharapkan berujung pada perolehan elektoral pada Pemilihan Umum 2024.

"PKS adalah partai politik, bukan NGO atau Ormas. Maka sudah sewajarnya setiap gerak dan langkah perjuangannya harus memiliki dampak terhadap capaian kemenangan politik atau elektoral," kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat membuka Rakernas yang disiarkan akun YouTube PKSTV, Senin (1/3/2021).

Syaikhu menuturkan, ada tiga koridor penting dalam penyusunan program kerja nasional PKS.

Pertama, program kerja PKS harus memiliki tiga landasan gagasan yakni harus berakar dari nilai-nilai Islam yang universal dan substansial; membawa semangat nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; serta mengacu kepada tata aturan partai.

Landasan kedua adalah landasan pelaksanaan dengan menerapkan prinsip solutif dengan menyelesaikan serta kolaboratif dengan bekerja sama dengan banyak pihak.

Syaikhu mengatakan, sebagai partai oposisi, PKS harus rajin membangun komunikasi dan kolaborasi dengan elemen-elemen koalisi masyarakat sipil, elemen-elemen kebangsaan, dan elemen-elemen keumatan baik yang satu agama maupun lintas agama.

Baca juga: Gelar Rakernas, Sekjen PKS: Kami Mau Menang 2024

"Insya Allah, ketika pesan politik itu terus-menerus kita komunikasikan, maka akan terbangun rasa saling percaya antara PKS dengan berbagai elemen kebangsaan dan keumatan lainnya," kata dia.

Sementara, landasan ketiga adalah landasan pemenangan, di mana program yang didesain bukan hanya solid dari sisi gagasan dan taktis dalam pelaksanaan, melainkan juga berdampak pada kemenangan politik.

"Oleh karena itu, kita harus benar-benar serius dalam mengonsepkannya, mendiskusikannya, dan mematangkannya. Tidak lain, tujuan utamanya, sesuai dengan tema Rakernas kita, terus melayani dan membela rakyat," kata Syaikhu.

Kritik pemerintah

Syaikhu menyelipkan sejumlah kritik terhadap pemerintah saat membuka Rakernas PKS 2021, kritik dilontarkan terkait mewabahnya Covid-19 di Indonesia yang sudah berlangsung selama satu tahun.

Syaikhu menyebut pemerintah kurang antisipatif serta terkesan meremehkan adanya pandemi Covid-19 yang telah menyebabkan puluhan ribu orang meninggal dunia itu.

"Pemerintah tampak kurang mengantisipasi dan menangani pandemi ini sejak awal, terlalu banyak catatan, bahkan terkesan meremehkan," kata Syaikhu.

Baca juga: Singgung Kerumunan di NTT, Presiden PKS: Keselamatan Rakyat Tampak Tak Jadi Prioritas Utama

Syaikhu menyoroti tingginya jumlah kasus positif Covid-19 yang telah mencapai lebih dari 1,3 juta kasus dengan jumlah korban meninggal lebih dari 35.000 orang yang disebutnya salah satu yang tertinggi di Asia.

Selain itu, Syaikhu menilai, jumlah total spesimen yang diperiksa hingga akhir Februari 2021 masih rendah, yakni sebanyak 10,7 juta atau 4 persen dari jumlah penduduk Indonesia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com