Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Mantan Panitera PN Jakut Rohadi Disebut Siap Ungkap Siapa Pun terkait Kasusnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) atau pelaku kejahatan yang bekerja sama dengan penegak hukum.

Penasihat hukum Rohadi, Fariz Risvano mengungkapkan, kliennya siap bersikap kooperatif dalam proses hukum yang berjalan.

"Pak Rohadi siap untuk mengungkap siapapun untuk pelaksanaan penegakan hukum yang sedang berjalan," kata Fariz di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis.

Kendati demikian, Fariz belum membeberkan siapa saja orang-orang yang akan diungkap oleh Rohadi terkait perkara yang menjeratnya.

Baca juga: Istilah “Mas Kawin” dan “Kemeja Lengan Pendek Empat Lembar” Terungkap dalam Sidang Rohadi…

"Kita belum tahu, nanti Pak Rohadi sendiri yang akan menyampaikan dalam perkembangan persidangan ini, mungkin akan disampaikan secara langsung," ungkap Fariz.

Adapun Rohadi mengikuti persidangan secara virtual. Ia sedang menjalani hukumannya di Lapas Sukamiskin Bandung karena terbukti menerima suap kepengurusan kasus asusila pedangdut Saipul Jamil pada 2016.

Sidang dengan jadwal pemeriksaan saksi itu kemudian ditunda untuk satu pekan karena Rohadi baru sembuh setelah terpapar Covid-19.

Dalam kasus ini, Rohadi didakwa melakukan beberapa tindak pidana.

Baca juga: Mantan Panitera PN Jakut Rohadi Didakwa Terima Gratifikasi Rp 11,5 Miliar

Pertama, Rohadi didakwa menerima suap sebesar Rp 1,21 miliar dari anggota DPRD Papua Barat 2009-2014 Robert Melianus Nauw dan anggota DPR RI Fraksi PDI-P 2019-2024 Jimmy Demianus Ijie terkait pengurusan perkara korupsi Robert dan Jimmy pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA).

Kedua, Rohadi didakwa menerima uang dari sejumlah pihak dengan total mencapai Rp 3,453 miliar untuk mengurus perkara yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara maupun di tingkat kasasi pada MA.

Kemudian, Rohadi juga didakwa menerima gratifikasi dari sejumlah pihak dengan total nilai Rp 11,5 miliar terkait dengan pengurusan perkara atau proses persidangan, maupun yang berhubungan dengan jabatan Rohadi.

Terakhir, Rohadi didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang hingga Rp 40,58 miliar.