Wapres: Realisasi Zakat di Indonesia Harus Lebih Ditingkatkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, potensi zakat di Tanah Air harus lebih ditingkatkan karena realisasinya masih jauh dari yang diharapkan.

Padahal, kata dia, tahun 2020 Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyatakan adanya peningkatan zakat secara nasional dibandingkan tahun sebelumnya.

"Meskipun telah bertumbuh cukup pesat, zakat masih perlu ditingkatkan karena realisasi dari potensi zakat yang diperkirakan masih cukup jauh," kata Ma'ruf di acara Public Expose Rumah Zakat sekaligus peluncuran kampanye tagar Bahagia Bersama secara virtual, Kamis (25/2/2021).

Baca juga: Calon Petahana Dewas BPJS Kesehatan Sebut Kolaborasi dengan Badan Amal dan Zakat Bisa Jadi Solusi Atasi Defisit

Ma'ruf mengatakan, potensi zakat di Indonesia ada sebesar Rp 230 triliun.

Namun saat ini realisasi zakat yang terkumpul baru Rp 8 triliun atau sekitar 3,5 persen.

Zakat, kata Ma'ruf, sedianya bisa membawa manfaat yang besar bagi sesama.

"Salah satu sikap kedermawanan yang kita kenal membawa manfaat besar bagi umat adalah zakat," kata Ma'ruf.

Sebab, selain diberikan kepada mereka yang berhak menerima zakat (asnaf), zakat juga dapat diperuntukkan sebagai stimulus kegiatan sosial ekonomi, fakir miskin, dan mereka yang terdampak wabah.

Terlebih di tengah pandemi Covid-19 yang merupakan bencana nonalam dan banyaknya bencana alam yang juga terjadi.

Mulai dari gempa, banjir, angin puting beliung, hingga gunung meletus yang menyebabkan banyak korban jiwa.

Dana dari zakat, kata dia, akan sangat bermanfaat untuk para korban tersebut.

Baca juga: Dana Zakat Masih Jauh dari Potensi, Wapres Minta Baznas Berinovasi

"Kebersamaan dan semangat gotong royong sejatinya merupakan nilai-nilai luhur yang wajib kita pelihara, dibarengi dengan sikap kedermawanan dan kesetiakawanan sosial yang melekat dalam diri masyarakat Indonesia," ujar Ma'ruf.

Pemanfaatan dana zakat yang baik juga disebutkannya berpotensi mengakselerasi upaya pengentasan kemiskinan dan mewujudkan pemerataan ekonomi.