Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Pemerintah Berupaya Percepat Vaksinasi Covid-19

Kompas.com - 24/02/2021, 21:28 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah berupaya mempercepat vaksinasi Covid-19. Pembenahan berbagai masalah dan kendala teknis terus dilakukan.

"Misalnya soal registrasi disederhanakan, soal distribusi juga sudah mulai dibenahi, soal data mereka yang harus divaksin juga terus dibenahi," kata Ma'ruf, dalam sebuah wawancara radio, Rabu (24/2/2021).

Baca juga: Wapres: Vaksin Mandiri Jangan Diartikan Kurangi Jatah Masyarakat

Selain itu, upaya percepatan lainnya juga akan terus dilakukan pemerintah. Antara lain, jumlah vaksin yang akan ditambah, karena produksinya masih sedikit.

Walaupun untuk vaksin yang produksinya dibuat di dalam negeri, sudah mulai dilakukan.

"Di samping itu juga ada tambahan, selain Sinovac ada AstraZeneca dan merek-merek lainnya," kata dia.

Begitu juga dengan jumlah tenaga vaksinator yang saat ini dinilai masih kurang. Saat ini pihak TNI/Polri juga menyediakan vaksinator untuk membantu.

Kemudian, Ma'ruf menuturkan, tempat untuk pelaksanaan vaksinasi juga perlu ditambah.

Dengan demikian, vaksinasi tidak akan tergantung pada rumah sakit pemerintah saja, tetapi juga rumah sakit swasta dan fasilitas kesehatan lain.

"Jadi vaksinnya diperbanyak, jumlah tempatnya diperbanyak, dan vaksinatornya juga diperbanyak," kata dia.

Baca juga: Wapres Minta Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Sesuai Jadwal

Ma'ruf mengatakan, pemerintah menargetkan vaksinasi Covid-19 selesai dalam waktu satu tahun.

Sebelumnya, vaksinasi ditargetkan selama 15 bulan untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) dari 70 persen populasi penduduk Indonesia.

"Memang untuk pertama kali masih lamban sekitar 80.000 sampai 90.00 per hari, target yang ingin dicapai, dikejar sesuai permintaan Presiden, itu satu juta satu hari sehingga akan ada percepatan terutama pada tahap kedua," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com