Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Jusuf Kalla Naikkan BBM 120 Persen Tanpa Berujung Unjuk Rasa

Kompas.com - 24/02/2021, 20:56 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.comWakil Presiden ke 10 dan 12 Jusuf Kalla menceritakan langkah yang dilakukannya saat pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 120 persen pada 2005 silam.

Saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut, pemerintah memutuskan untuk menaikan harga BBM karena terjadi defisit keuangan negara.

Kenaikan harga BBM saat itu tak berbuntut pada unjuk rasa seperti sebelumnya. 

Kalla menyebut yang dibutuhkan adalah penjelasan pada semua pihak tentang kepentingan nasional yang hendak dicapai dari pengambilan sebuah kebijakan.

Baca juga: Jusuf Kalla: Dulu Saya Usulkan Pilkada 3 Kali sebab Rumit bagi Penyelenggara

“Bagaimana saya menjelaskan kepada mereka tentang kepentingan nasionalnya. Kita bersatu disitu. Tapi dibutuhkan penjelasan yang baik. Kita mau naikkan 120 persen (Harga BBM) tinggi sekali kan, tapi tidak ada demo, partai-partai pun terima,” katanya dikutip dari program Begini yang tayang di YouTube Kompas.com, Senin (22/2/2021).

Lebih lanjut Kalla mengatakan bahwa semua pihak, mulai dari masyarakat, hingga partai politik dari koalisi maupun oposisi akan saling bersatu jika argumentasi dan penjelasan pemerintah jelas.

“Saya jelaskan akibatnya kalau tidak (BBM) tidak naik negara bisa masalah. Saya beri argumentasinya begini, dan setuju semuanya,” lanjut Kalla.

Baca juga: Cerita Jusuf Kalla Selesaikan Konflik Aceh: Pada Akhirnya Semua Menang...

Pada saat pengambilan kebijakan tersebut, Kalla tidak hanya melibatkan partai dan tokoh politik, tetapi juga mengundang dan memberikan penjelasan kepada para pemimpin redaksi.

Hal tersebut dilakukan Kalla, agar masyarakat dapat memahami maksud dari pemerintah melalui media massa.

“Terakhir saya undang ke sini para pemimpin redaksi, saya jelaskan bahwa pemerintah akan mengambil kebijakan ini besok, alasannya seperti ini. Jadi kalau Anda mau bikin berita, bikinlah sesuai kepentingan nasionalnya,” ujar Kalla.

“Dan semua (pihak) terima, itulah kenaikan BBM tertinggi tanpa demonstrasi,” sambungnya.

Kalla mengatakan menjadi seorang pemimpin negara dibutuhkan kemampuan untuk menyampaikan logika dari argumentasi tentang setiap keputusan yang akan dilakukan.

Serta tidak memanfaatkan kebijakan tersebut untuk kepentingan pribadi.

“Ya logika argumentasi yang logis. Mudah-mudahan kita tidak ambil keuntungan dari segala (keputusan) macam itu,” imbuhnya.

Kalla juga menyinggung tentang dinamika pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini. Menurut Kalla ada perbedaan antara pemerintah Jokowi dan SBY.

Baca juga: Jusuf Kalla: Kompromi Itu Seni Berpolitik

Saat ini, lanjut Kalla, apapun yang dilakukan pemerintah tidak langsung diterima semua pihak.

“Beda sekarang, dibikin (kebijakan) sedikit saja, berteriak semua,” pungkasnya.

Adapun saat pemerintahan SBY-Jusuf Kalla, pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM dua hari jelang bulan puasa.

Harga bensin dinaikkan dari Rp 2.500 per liter menjadi Rp 4.500 per liter. Sedangkan harga minyak tanah meningkat dari Rp 700 per liter menjadi Rp 2.000 per liter.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com