Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Risau karena Sawah Beralih Fungsi, La Nyalla Minta Pemerintah Evaluasi Alih Fungsi Lahan

Kompas.com - 23/02/2021, 10:08 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Nyalla Mattalitti mendesak pemerintah untuk melakukan lima langkah mengatasi darurat lahan pangan.

Hal itu, menurut dia, perlu dilakukan karena setiap tahun terjadi alih fungsi lahan sawah menjadi bukan sawah hingga ratusan ribu hektar.

"Saya merasa miris atas kondisi tersebut, dan mendesak pemerintah untuk segera mengatasi krisis lahan tersebut," kata La Nyalla kala melakukan kunjungan di Jawa Timur, Senin (22/2/2021) seperti dikutip Antara.

Baca juga: Jadi Miliarder, Warga Desa Tuban Tetap Pergi ke Sawah, Ini Kata Mereka

Adapun langkah pertama yang perlu dilakukan yaitu menghentikan alih fungsi lahan, terutama di kawasan lahan pangan yakni pertanian, perkebunan, dan perikanan.

Kemudian, menurut La Nyalla, melakukan rehabilitasi kawasan lahan pangan yang mengalami kerusakan.

Rehabilitasi tersebut dimaksud agar lahan pangan dapat kembali berproduksi sesuai fungsinya.

Mantan Ketua Umum PSSI ini mengatakan, langkah ketiganya yakni pemerintah harus sesegera mungkin cetak lahan pangan baru.

"Indonesia ini begitu luas. Masih banyak wilayah yang bisa dimaksimalkan sebagai lahan baru untuk areal pangan, baik itu sawah, perkebunan maupun perikanan," ujar dia. 

Baca juga: Air dan Akses Jalan Jadi Alasan Investor Alih Fungsi Lahan Sawah

Langkah keempat adalah meminta pemerintah melakukan identifikasi wilayah di seluruh Indonesia.

Hal ini penting untuk memetakan mana wilayah produktif untuk pertanian, permukiman, industri dan sebagainya.

"Hal itu dilakukan agar kita memiliki pemetaan yang jelas mana wilayah yang bisa digunakan untuk pertanian, permukiman, industri, dan lain sebagainya dan mana wilayah produktif sebagai lahan pangan," papar dia.

Baca juga: UU Cipta Kerja Izinkan Alih Fungsi Lahan Sawah, Ini Kriterianya

Langkah kelima, menurut La Nyalla, pemerintah perlu menetapkan lahan pangan abadi baik di perkotaan maupun perdesaan.

Sebab, ia mengatakan bahwa di beberapa wilayah telah menetapkan kawasan lahan abadi.

Untuk itu, senator asal daerah pilihan (dapil) Jawa Timur ini menilai, lahan abadi perlu ditetapkan di seluruh Indonesia agar pembangunan sektor non pertanian tak menggerus kebutuhan pangan masyarakat.

"Lahan pangan abadi ini penting, agar rencana pembangunan tidak membabi-buta memberangus sektor-sektor yang menjadi hajat hidup orang banyak. Lahan abadi ini sebagai barrier atau pelindung agar lahan pangan tak tergerus pembangunan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com