Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di KPK, Edhy Prabowo Klaim Kebijakan Kebijakan Ekspor Benih Lobster untuk Kepentingan Masyarakat

Kompas.com - 22/02/2021, 22:33 WIB
Irfan Kamil,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan, semua kebijakan yang dikeluarkan pada saat dirinya menjabat sebagai menteri adalah untuk kepentingan masyarakat.

Termasuk kebijakan ekspor benih lobster

Menurut Edhy, apabila dalam praktiknya terdapat kendala misalnya dugaan suap izin ekspor benih lobster yang menjeratnya sebagai tersangka, hal itu adalah konsekuensi yang harus dihadapi.

"Saya tidak bicara lebih baik atau tidak, saya ingin menyempurnakan (kebijakan). Intinya adalah setiap kebijakan yang saya ambil untuk kepentingan masyarakat," kata Edhy dikutip dari Tribunnews, Senin (22/2/2021).

Baca juga: Agus Rahardjo Sarankan Edhy Prabowo dan Juliari Batubara Dimiskinkan

"Kalau atas dasar masyarakat itu harus menanggung akibat, akhirnya saya dipenjara, itu sudah risiko bagi saya," ucap dia.

Edhy tidak menampik bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan berpotensi mengandung kesalahan, namun, menurut dia itu adalah sebuah tantangan dalam sebuah pekerjaan.

"Kalau ada kesalahan, ya ada kesalahan. Saya tidak menampikan, pasti ada kesalahan. Tapi kalau kita takut salah kapan lagi kita mau berusaha?" ucap Edhy.

Mantan politisi partai Gerindra ini berpendapat, program ekspor benih lobster yang ia lakukan memiliki peluang yang besar untuk menghidupi masyarakat.

Sebab, menurut dia, pertumbuhan ekonomi di sektor perikanan tumbuh positif meski negara sedang menghadapi pandemi Covid-19.

Selain itu, kata Edhy, kebijakan ekspor benih lobster juga turut memberikan pemasukan terhadap kas negara.

Baca juga: Edhy Prabowo Bantah Vila di Sukabumi yang Disita KPK Miliknya

"Masyarakat penangkap ikan ada tambahan pekerjaan kalau menangkap lobster, satu orang kalau harganya Rp 5 ribu sehari dapat 100, ada Rp 500 ribu pendapatannya. Siapa yang mau ngasih uang mereka itu? Negara sendiri sangat terbatas untuk itu," ucap Edhy.

"Anda sendiri harus catat, berapa PNBP yang kita peroleh selama 3 bulan itu, ada Rp 40 miliar sudah terkumpul bandingkan dengan peraturan yang lama seribu ekor hanya Rp 250 rupiah. Di zaman saya 1 ekor seribu ekor minimal, makannya terkumpul uang itu," ucap dia.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: Edhy Prabowo Klaim Kebijakan Ekspor Benih Lobster untuk Kepentingan Masyarakat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan 'Cawe-cawe' Pj Kepala Daerah

Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan "Cawe-cawe" Pj Kepala Daerah

Nasional
Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Nasional
Yusril Harap 'Amicus Curiae' Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Yusril Harap "Amicus Curiae" Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Nasional
Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Nasional
IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com