Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

6 Instruksi Jokowi Cegah Karhutla: Pengawasan hingga Sanksi

Kompas.com - 22/02/2021, 19:15 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.

Setidaknya, ada enam instruksi yang disampaikan Jokowi melalui Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Karhutla bersama para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/2/2021).

"Saya tekankan lagi beberapa hal yang harus saudara-saudara lakukan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan," kata Jokowi.

Pertama, Jokowi meminta agar pencegahan diprioritaskan. Perlu dilakukan deteksi dini dengan melakukan pemantauan di area-area rawan titik api.

Baca juga: Bahas Karhutla, Jokowi: Jangan Sampai Kita Malu di ASEAN Summit

Jika di suatu daerah muncul api kecil, pemadaman harus segera dilakukan. Jangan sampai pemadaman baru dilakukan setelah api membesar.

Sebab, api dalam keadaan besar terlanjur sulit dipadamkan sekalipun menggunakan water bombing.

"Hati-hati, begitu kebakaran meluas itu kerugian tidak hanya juta atau miliar, saya pastikan pasti larinya ke angka triliun. Ini hati-hati, belum lagi kerusakan ekologi ekosistem kita," ujar Jokowi.

Kedua, Jokowi menekankan pentingnya infrastruktur pemantauan dan pengawasan hingga ke tingkat bawah. Ia meminta jajarannya untuk memanfaatkan teknologi dalam hal ini.

Jokowi juga ingin agar pemantauan dan pengawasan melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga kepala desa.

Ia menyebut, edukasi terkait ancaman kebakaran hutan harus terus diberikan kepada masyarakat dan perusahaan dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Ketiga, kata Jokowi, perlu dicari solusi yang permanen untuk mencegah pembakaran hutan dalam rangka pembukaan lahan.

Baca juga: Jokowi: Sebagian Besar Wilayah Indonesia Hujan dengan Intensitas Tinggi hingga April

Ia menyebut, 99 persen kebakaran hutan terjadi akibat ulah manusia dengan motif ekonomi. Ke depan, ia tak ingin ada lagi korporasi dan masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar hutan.

Keempat, Jokowi ingin agar penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut terus dilanjutkan.

Ia mengaku telah memerintahkan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk fokus memastikan permukaan air tanah tetap terjaga dalam kondisi yang tinggi.

"Buat banyak embung, buat banyak kanal, buat sumur bor dengan berbagai teknik pembahasan lainnya sehingga yang namanya lahan gambut tetap basah," ujarnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com