Evaluasi Penyelenggaran Pemilu 2019 Diminta Tak Hanya Fokus Terhadap Jumlah Korban

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jerry Sumampouw menilai evaluasi penyelenggraan pemilu tidak hanya sekedar melihat jumlah korban meninggal di Pemilu 2019.

Menurut dia, evaluasi juga harus melihat mitigasi apa yang harus dilakukan agar masalah di Pemilu 2019 tidak terjadi kembali.

"Jadi evaluasinya tidak sekedar semata-mata orang yang menjadi korban, tapi penyelenggara itu melakukan langkah mitigasi apa. Sehingga kerumitan ini dan korban bisa diminimalisir," kata Jerry dalam diskusi daring, Jumat (19/2/2021).

Jerry menilai, sebenarnya Pemilu di 2019 tidak berbeda jauh dengan pelaksanaan Pemilu di 2014, tingkat kerumitannya juga sama walaupun ada tambahan satu kotak suara di Pemilu 2019.

Ia mengatakan menambah satu kotak suara di Pemilu 2019 tidak menambah kerumitan pelaksanaan pemilu secara signifikan.

Baca juga: Jika Tidak Tahun Ini, Revisi UU Pemilu Disarankan pada 2022

"Yang mau saya katakan, kerumitan di 2014 tidak berbeda jauh. Kan orang selalu mengatakan di sana empat, di sini empat, tapi lima (kotak suara) ini kan presiden dengan dua calon. Mudah sekali dan lebih gampang," ujarnya.

"Yang rumit itu legislatif, karena itu, menurut saya soalnya itu (masalah pemilu) bukan di-soal kerumitan tapi sejauh apa langkah-langkah mitigasi," lanjut dia.

Terkait revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Jerry menilai, jika tidak dilaksanakan tahun ini, ada baiknya diagendakan untuk dibahas pada tahun 2022.

Jerry menjelaskan, revisi tahun di 2022 perlu dilakukan agar DPR dan pemerintah memiliki waktu yang lebih banyak untuk mendengarkan masukan dari berbagai pihak.

Sehingga, nantinya UU hasil revisi menjadi lebih baik terutama dalam hal pemilu keserentakan.

"Ruang percakapan dan waktu bicara itu bisa lebih panjang dan kita bisa menerima banyak masukan," ujarnya.