Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Ini Bukan AHY vs Jokowi dan Bukan Partai Biru Lawan Partai Merah

Kompas.com - 19/02/2021, 18:41 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan, Demokrat tidak pernah menyangkutpautkan usaha perebutan kepemimpinan partai dengan Istana apalagi Presiden Joko Widodo.

Menurut dia, Demokrat, melalui Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sejak awal hanya menyampaikan adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan partai secara paksa.

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Jokowi," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Jumat (19/2/2021).

Baca juga: Berubah 180 Derajat, AHY Tak Lagi Menyeret Jokowi dalam Konflik Internal Demokrat

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, gerakan ini dikatakan sudah mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Jokowi.

Kendati demikian, Herzaky menuturkan, Demokrat tak langsung percaya dan tetap mengedepankan asas “praduga tak bersalah” (presumption of innocence) dalam permasalahan ini.

"Karena itu, Ketum kami pada Senin pagi, 1 Februari 2021, telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," jelasnya.

Baca juga: Dukung KLB, Ketua DPC Partai Demokrat Blora Dicopot

Dia menambahkan, proses pengiriman surat AHY kepada Presiden Jokowi merupakan buah dari komitmen dan kesepakatan antara kedua belah pihak, untuk saling menjaga hubungan baik serta komunikasi yang lancar.

Komitmen ini, kata Herzaky, dilakukan juga untuk menghentikan tindakan orang-orang yang gemar mencatut dan mengatasnamakan Presiden, maupun nama AHY dengan tujuan mengadu domba.

Untuk itu, Herzaky menegaskan sekali lagi bahwa persoalan ini bukan AHY versus Presiden Jokowi dan bukan pula partai biru melawan partai merah.

"Ini adalah perjuangan melawan abuse of power yang dilakukan oleh orang dekat Presiden, yang mengancam dan merusak demokrasi kita," pungkas dia.

Baca juga: Sebut Tren Elektabilitas Demokrat Naik, AHY: Karena Kerja Keras Kader

Diberitakan sebelumnya, AHY tak lagi membawa-bawa Presiden Joko Widodo ke dalam konflik internal partainya.

Melalui keterangan tertulisnya, AHY memastikan Presiden Jokowi tak tahu-menahu adanya upaya pelengseran sekelompok oknum yang hendak melengserkannya dari kursi Ketua Umum Demokrat.

"Saya sudah mendapatkan sinyal bahwa Bapak Presiden tidak tahu-menahu tentang keterlibatan salah satu bawahannya itu. Ini hanya akal-akalan kelompok GPK-PD untuk menakut-nakuti para kader," kata AHY, Rabu (17/2/2021).

Hal ini yang menimbulkan dugaan di publik, mengenai sikap AHY yang dinilai berubah pandangan atau haluan.

Sikap AHY kini dinilai berubah 180 derajat.

Baca juga: AHY Sebut Jokowi Tak Tahu-menahu soal Kudeta di Demokrat

Sebelumnya AHY dan Demokrat justru menduga ada keterlibatan Jokowi dalam upaya pelengserannya dari kursi ketua umum.

Hal tersebut, menurut Demokrat ditandai dengan dugaan keterlibatan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang berdiskusi dengan sejumlah anggota Partai Demokrat dan membahas pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mengganti AHY dari pucuk pimpinan.

AHY sampai mengirim surat kepada Jokowi untuk mengklarifikasi keterlibatan salah satu pejabatnya, yakni Moeldoko, dalam konflik internal Demokrat.

AHY hendak memastikan apakah Presiden Jokowi merestui tindakan Moeldoko yang disebut-sebut berupaya melengserkannya untuk kepentingan Pilpres 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com