Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Positivity Rate Tak Dirilis Kemenkes Sejak 15 Februari, Ini Penyebabnya

Kompas.com - 19/02/2021, 18:35 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan tidak mengeluarkan data resmi rasio jumlah kasus positif atau positivity rate Covid-19 di Indonesia sejak 15 Februari 2021 hingga saat ini, Jumat (19/2/2021).

Hal tersebut dikonfirmasi Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Ditjen P2P Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi, Jumat.

"Benar belum mengeluarkan data (positivity rate)," ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenkes Anas Maruf dalam keterangan di laman resmi Kemenkes.

Baca juga: Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Melampaui 40 Persen, Tertinggi Selama Pandemi

Anas menjelaskan, terhitung mulai 15 Februari 2021 hingga saat ini, Kemenkes sedang melakukan proses pengkinian aplikasi "all record TC19".

Proses pemeliharaan sistem sampai dengan saat ini masih berlangsung.

Sehingga selama proses tersebut, pengguna aplikasi mengalami hambatan dalam melakukan akses ke aplikasi.

“Akibat 'allrecord-TC19' tidak bisa diakses oleh pengguna (Faskes, laboratorium dan Dinas Kesehatan), maka data kasus konfirmasi, kasus sembuh dan kasus meninggal dilaporkan secara berjenjang secara manual," katanya.

Baca juga: Tingginya Positivity Rate Covid-19 dan Penjelasan Menkes Budi Gunadi

"Sedangkan data jumlah spesimen yang diperiksa, jumlah orang yang diperiksa dan jumlah hasil negatif pemeriksaan RT-PCR yang biasanya diambil dari 'allrecord-TC19' tidak ada data. Sehingga tidak bisa dihitung positivity rate," lanjut Anas.

Dia pun menegaskan, Kemenkes belum mengeluarkan angka positivity rate harian sejak 15 Februari 2021.

Hal itu juga termasuk data positivity rate pada 17 Februari 2021 yang disebut sangat tinggi.

"Kementerian Kesehatan sendiri tidak mengeluarkan angka positivity rate harian tanggal 17 Februari 2021 sebagaimana yang saat ini beredar," tuturnya.

Baca juga: Positivity Rate Indonesia Tinggi, Menkes Ungkap 3 Dugaan Penyebabnya

“Diharapkan proses pemeliharaan aplikasi dapat segera selesai dan aplikasi berjalan normal sehingga bisa digunakan kembali oleh pengguna” tambah Anas

Rekor positivity rate

Sementara itu, positivity rate Covid-19 di Indonesia mencapai 40,07 persen pada Kamis (18/2/2021).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com