Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto Ungkap Alasan Megawati Tunjuk SBY Jadi Menko Polkam meski Dipermasalahkan Elite PDI-P

Kompas.com - 17/02/2021, 21:06 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menceritakan alasan ketua umumnya Megawati Soekarnoputri kala menjabat Presiden kelima RI yang menunjuk Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).

Cerita tersebut disampaikan Hasto menanggapi pernyataan mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Alie soal pernyataan eks Ketua Umum Demokrat SBY yang mengatakan Megawati kecolongan dua kali saat pilpres 2004.

Hasto menceritakan saat itu beberapa elite PDI-P mempertanyakan keputusan Megawati yang menunjuk SBY sebagai menterinya. Hasto memperoleh cerita tersebut dari Cornelis Lay.

Baca juga: Marzuki Alie: SBY Bilang Megawati Kecolongan Dua Kali di Pilpres 2004

Sebabnya SBY dianggap terlibat dalam tragedi Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kuda Tuli) yang memporak-porandakan Kantor DPP PDI (nama PDI-P di era Orde Baru).

Selain dipermasalahkan karena diangap terlibat dalam peristiwa Kuda Tuli, SBY juga dipermasalahkan karena merupakan menantu Sarwo Edhie Wibowo yang dianggap bersebrangan dengan Presiden Sukarno di era Orde Lama.

“Namun sikap Megawati Soekarnoputri yang lebih mengedepankan rekonsiliasi nasional dan semangat persatuan lalu mengatakan ‘Saya mengangkat Pak SBY sebagai Menko Polkam bukan karena menantu Pak Sarwo Edhie’,” kata Hasto menirukan ucapan Megawati dalam keterangan tertulis, Rabu (17/2/2021).

“ ‘Saya mengangkat dia karena dia adalah TNI, Tentara Nasional Indonesia. Ada 'Indonesia' dalam TNI sehingga saya tidak melihat dia menantu siapa. Kapan bangsa Indonesia ini maju kalau hanya melihat masa lalu?” tutur Hasto yang masih menirukan ucapan Megawati.

Hasto mengatakan saat menyusun Kabinet Gotong Royong bersama Hamzah Haz, Megawati lebih mengedepankan spirit persatuan ketimbang ego golongan.

Baca juga: Megawati Disebut Kecolongan Dua Kali di Pilpres 2004, Hasto: Ternyata SBY yang Menzalimi Dirinya Sendiri

Bahkan, kata Hasto, megawati melarang masyarakat menghujat Presiden Soeharto yang telah lengser.

“ ‘Saya tidak ingin bangsa Indonesia punya sejarah kelam, memuja Presiden ketika berkuasa, dan menghujatnya ketika tidak berkuasa’. Begitu kata Ibu Megawati penuh sikap kenegarawanan sebagaimana disampaikan Prof. Cornelis kepada saya," tutur Hasto.

Sebelumnya Marzuki mengungkapkan pernyataan SBY yang mengatakan Megawati kecolongan dua kali saat Pilpres 2004. Kala itu Megawati mencalonkan sebagai presiden bersama Hasyim Muzadi sebagai wakilnya, namun kalah dari SBY-Jusuf Kalla.

Saat itu SBY dan Kalla sama-sama menjabat sebagai menteri di kabinet yang dipimpin Megawati. Sbay menjabat Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan dan Kalla menjabat Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat.

“Pak SBY nyampaikan, ‘Pak Marzuki, saya akan berpasangan dengan Pak JK. Ini Bu Mega akan kecolongan dua kali ini. Kecolongan pertama dia yang pindah. Kecolongan kedua dia ambil Pak JK. Itu kalimatnya,” kata Marzuki sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Akbar Faisal Uncensored, Kamis (11/2/2021).

Baca juga: Politikus Demokrat Bantah Memfitnah Marzuki Alie Terkait Kudeta Demokrat

Saat ditanya kembali oleh Akbar makna dari pernyataan kecolongan dua kali, Marzuki enggan membahas lebih lanjut.

Akbar lalu menanyakan kembali apakah pernyataan SBY itu berarti menunjukkan bahwa Presiden keenam RI itu memang sudah merencanakan sejak awal untuk mencalonkan diri sebagai presiden di Pilpres 2004.

Marzuki kembali enggan menjawab. Ia khawatir keliru menafsirkan pernyataan SBY tersebut.
“Saya enggak ngerti, enggak mau bahas terlalu jauh. Saya menangkap ucapan yang ada saja. Saya enggak mau nanti salah menafsirkan,” tutur Marzuki.

“Orang kecolongan dua kali bisa aja berarti sekarang saya berhenti (dari posisi menteri), nanti Pak JK berhenti (dari posisi menteri). Bisa dianggap dua kali. Silakan, persepsi orang beragam,” lanjut Marzuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com