Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dana Rp 9 Miliar Pembangunan Museum SBY Dipersoalkan, Wasekjen Demokrat: Tak Patut Dijadikan Isu

Kompas.com - 17/02/2021, 17:19 WIB
Ardito Ramadhan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Partai Demokrat menilai, isu dana bantuan Rp 9 miliar yang diberikan Pemerintah Kabupaten Pacitan ke Yudhoyono Foundation untuk pembangunan Museum SBY dan Galeri Ani di Pacitan semestinya tidak dipersoalkan.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Renanda Bachtar mengatakan, hal itu mestinya dinilai sebagai apresiasi pemerintah atas berdirinya sebuah museum di daerah tersebut.

"Soal bantuan pembangunan sebuah museum bukan suatu hal yang patut dijadikan sebuah 'isu' namun justru suatu kewajiban sekaligus apresiasi pemerintah pada berdirinya suatu museum, yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah," kata Renanda dalam keterangan tertulis, Rabu (17/2/2021).

Baca juga: Disebut Berikan Dana Hibah Rp 9 M untuk Museum SBY, Pemprov Jatim: Memang Ada...

Renanda menuturkan, ketentuan soal bantuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pembangunan dan pemeliharaan museum tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum.

Pasal 50 Ayat (1) PP tersebut menyatakan, pemerintah atau pemerintah darah dapat memberikan bantuan pendanaan kepada setiap orang atau masyarakat hukum yang memiliki museum.

Dalam Pasal 50 Ayat (2), disebutkan bahwa bantuan pendanaan tersebut dapat digunakan untuk pembangunan museum, revitalisasi museum, dan/atau peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Renanda pun mencontohkan, pada tahun 2015, Pemerintah Pusat menjanjikan bantuan Rp 9 miliar untuk kelanjutan proyek pembangunan Museum Keris Solo.

Baca juga: Soal Bantuan Dana Rp 9 M untuk Museum SBY, Bupati Pacitan: Uangnya Belum Diserahkan

Selain itu, pada tahun 2016, Pemerintah Kota Blitar mengajukan bantuan anggaran dari dana APBD Provinsi Jawa Timur dan APBN untuk Museum Bung Karno.

Oleh sebab itu, Renanda menegaskan bahwa bantuan yang diberikan untuk pembangunan Museum SBY dan Galeri Ani semestinya tidak dipersoalkan.

Ia menambahkan, pembangungn Museum SBY dan Galeri Ani diharapkan dapat menjadi wahana pengenalan sejarah yang akan bermanfaat bagi para pengunjung.

"Pendirian Museum SBY dan Galeri Ani yang menggambarkan perjalanan utuh seorang SBY  memimpin negara selama 10 tahun tenthu akan menjadi wahana pengenalan sejarah yang sangat berguna dan mengaspirasi siapa pun nanti yang mengunjunginya," kata Renanda.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Pacitan Indartato membenarkan bahwa ada dana bantuan untuk pembangunan Museum dan Galeri SBY-ANI.

Baca juga: Soal Dana Rp 9 Miliar untuk Yudhoyono Foundation, Demokrat: Pak SBY Tidak Pernah Minta

Namun, dana itu belum diserahkan ke Yudhoyono Foundation. Penyebabnya karena masalah administrasi.

"Alhamdulillah uangnya keluar. Keluarnya sesuai dengan peraturan Pemprov Jatim. Dan sampai hari ini uangnya belum diserahkan," ujar Indartato saat dikonfirmasi, Selasa (16/2/2021).

Museum SBY dan Galeri Ani berlokasi di Jalan Lingkar Selatan (JLS), Ploso, Pacitan, dibangun di atas lahan seluas 1,5 hektar dengan total luas bangunan mencapai 7.500 meter persegi.

Museum tersebut dibangun untuk menampilkan sejarah hidup Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dibagi menjadi berbagai tema.

Dimulai dari masa kecil dan remaja SBY di Pacitan, hingga terpilih menjadi presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pilpres 2004.

Tidak hanya tentang sejarah kehidupan SBY semasa tinggal di Pacitan, tetapi juga perjalanan pendidikan, karir militer, politik pemerintahan, hingga capaian kerja satu dekade pemerintahan (2004-2014).

Museum ini juga dilengkapi dengan galeri seni istri SBY, almarhumah Ani Yudhoyono yang didedikasikan untuk mengenang warisan dan kontribusi besarnya kepada bangsa saat mengabdi, mengemban tugas sebagai Ibu Negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Nasional
Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Nasional
Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak 'Online'

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak "Online"

Nasional
Ketum Projo Nilai 'Amicus Curiae' Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Ketum Projo Nilai "Amicus Curiae" Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com