Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

97 Hakim Disanksi Selama 2020

Kompas.com - 17/02/2021, 15:45 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Agung (MA) M Syarifuddin mengungkapkan, sebanyak 97 sanksi diberikan kepada hakim sepanjang 2020.

Adapun totalnya terdapat 162 hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada hakim dan aparatur peradilan di tahun 2020.

Jumlah itu juga termasuk rekomendasi penjatuhan sanksi disiplin dari Komisi Yudisial (KY) ke MA.

Baca juga: Presiden Jokowi Lantik Andi Samsan Nganro Jadi Wakil Ketua MA

Hakim dan Hakim Ad Hoc sebanyak 97 sanksi,” kata Syarifuddin dalam acara “Laporan Tahunan MA Tahun 2020” secara virtual, Rabu (17/2/2021).

Kemudian, 43 sanksi dijatuhkan kepada panitera, panitera muda, panitera pengganti, juru sita, dan juru sita pengganti.

Sebanyak sembilan sanksi diberikan kepada pejabat struktural dan pejabat kesekretariatan.

Terakhir, sanksi terhadap staf dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) berjumlah 13 hukuman.

Kendati demikian, ia tidak merinci apa saja pelanggaran yang dilakukan aparatur peradilan tersebut hingga berujung pada penjatuhan sanksi.

Baca juga: Di Sidang Istimewa MA, Jokowi: Akselerasi Penggunaan Teknologi Bukan Tujuan Akhir Transformasi Sistem Peradilan

Sementara, menyangkut rekomendasi sanksi disiplin dari KY, Syarifuddin menuturkan, pihaknya menerima 52 rekomendasi selama tahun 2020.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 11 rekomendasi ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi oleh MA. Sementara sisanya disebutkan tidak dapat ditindaklanjuti.

“Berdasarkan alasan sebagai berikut, 39 rekomendasi terkait dengan teknis yudisial, dan dua rekomendasi karena terlapor sudah lebih dulu dijatuhi sanksi oleh Mahkamah Agung,” ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com