Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menpan RB Nilai Babinsa TNI Perlu Ditempatkan di Daerah Eks PKI dan DI/TII

Kompas.com - 17/02/2021, 11:02 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengusulkan pada TNI untuk dapat menempatkan personil Badan Pembina Desa (Babinsa) di wilayah rawan stabilitas.

Tjahjo mencontohkan wilayah rawan stabilitas itu seperti desa-desa yang dulu memiliki hubungan dengan organisasi terlarang seperti PKI dan DI/TII.

“Kami sudah sampaikan ke Asper TNI untuk Babinsa. Saya kira penempatannya Babinsa di desa rawan stabilitas, apakah itu dulu basis PKI kah, basis DI/TII, saya kira itu perlu hal semacam ini,” ujar Tjahjo pada acara Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik di lingkungan Polri Tahun 2020 secara virtual, Selasa (16/2/2021) kemarin.

Baca juga: Militer, Pandemi, dan Isu PKI

Selain meminta TNI menempatkan personil Babinsa di wilayah rawan stabilitas, Tjahjo juga meminta Polri untuk menambah jumlah Polsek pada wilayah padat penduduk, serta meningkatkan tipe Polres yang berada disekitar daerah wisata.

“Kepolisian harus mampu dengan cepat menggerakkan dan mengorganisir masyarakat. Maka SOTK Polri kami kebut Pak Kapolri. Kami juga bikin surat kepada Bapak kemarin, setidaknya bagaimana kalau setiap desa itu ada Bintibmas, kemudian Polsek yang berada di daerah padat penduduk sudah kami sampaikan untuk diperbanyak Polseknya,” kata Tjahjo

“Saya sudah keliling daerah-daerah tujuan wisata, seperti Labuan Bajo, Danau Toba, itu mungkin Polresnya di tingkatkan tipenya,” sambungnya.

Baca juga: PKI dan Perjuangan Pergerakan Nasional

Adapun Tjahjo menjelaskan menyebutkan Presiden Joko Widodo ingin aparat pemerintah melakukan pelayanan dengan cepat kepada masyarakat.

Tjahjo menuturkan, Jokowi ingin setiap instansi pemerintah tidak ragu mengambil keputusan serta cepat memberikan perizinan untuk masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu ada sinergi antara TNI/Polri, kementerian/lembaga serta daerah.

Baca juga: Bupati Madiun: Sejarah Kekejaman PKI Tidak Boleh Diutak-Atik

Pada kesempatan tersebut PANRB memberikan penghargaan pelayanan publik kepada lingkup Polri Tahun 2020.

Penghargaan tersebut diberikan pada pihak kepolisian baik polres, polresta, maupun polrestabes yang berhasil meraih predikat A atau Pelayanan Prima.

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2020, terdapat 12 polres yang berhasil mendapatkan penghargaan pelayanan prima.

Hal itu merupakan peningkatan signifikan dari tahun 2019 yang hanya menempatkan 6 polres dalam predikat A.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com