Profil Jalaluddin Rakhmat: Cendekiawan Muslim, Eks Anggota DPR dari PDI-P

JAKARTA, KOMPAS.com - Cendekiawan Muslim, Jalaluddin Rakhmat, meninggal dunia di Rumah Sakit Santosa, Kota Bandung, Senin (15/2/2021) pukul 15.45 WIB.

Ketua PW Jamaah Ahlulbait Indonesia (Ijabi) PW Jawa Barat Sutrasno mengungkapkan, sebelum meninggal dunia, Jalaluddin sempat dirawat selama 10 hari karena penyakit diabetes.

Semasa hidupnya, pria yang juga disapa Kang Jalal ini dikenal sebagai seorang cendekiawan atau pakar di bidang ilmu komunikasi.

Dikutip dari situs resmi DPR, Jalaluddin Rakhmat menempuh pendidikan sarjana di bidang publistik di Universitas Padjadjaran tahun 1967-1976.

Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan di luar negeri. Jalaluddin memperoleh gelar master di bidang Komunikasi Massa dari Iowa State University dan gelar doktor di bidang politik dari Australian National University.

Baca juga: 10 Hari Dirawat Sakit Diabetes, Cendekiawan Jalaludin Rakhmat Meninggal Dunia

Pria kelahiran Bandung 29 Agustus 1949 itu tercatat sebagai pengajar di Universitas Padjadjaran sejak tahun 1978 hingga tahun 2014.

Ia juga tergabung sebagai anggota Ikatan Sarjana Komunikasi dan International Communication Association sejak tahun 1982.

Setelah lama menjadi dosen, Jalaluddin kemudian mencalonkan diri sebagai anggota DPR periode 2014-2019 melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Ia pun akhirnya lolos ke Senayan dan menjadi anggota Komisi VIII yang meliputi soal agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan.

Bergabung ke Komisi VIII DPR rupanya sudah menjadi keinginan Jalaluddin.

Baca juga: Lolos ke Senayan, Jalaluddin Rakhmat Berharap Duduk di Komisi Agama DPR

Ia beralasan, dengan bergabung ke Komisi VIII, ia dapat memperjuangakan terbentuknya undang-undang terkait perlindungan agama.

"Hal yang paling penting masyarakat harus terlindungi. Selama tidak mengganggu dan menghambat orang lain, seluruh kebebasan tidak dibatasi," kata Jalaluddin, Senin (4/8/2014).

Ia berharap, dengan undang-undang tersebut, tak ada lagi kisah kelompok minoritas diintimidasi dan jadi korban kekerasan.

"Semoga ke depan tidak ada lagi peristiwa sebuah kelompok diserang atas nama agama. Oleh karena itu, kalau perlu ke Mahkamah Konstitusi agar undang-undang perlindungan agama tersebut hadir. Itu apabila ditempatkan di Komisi VIII," ujar Jalaluddin.