Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

P2G Kritik Mendikbud: SKB Seragam Sekolah Bisa Cepat, Urusan Guru Honorer Agak Lambat

Kompas.com - 15/02/2021, 17:43 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim untuk memberi perlindungan dan kesejahteraan untuk para guru yang berstatus non Aparatur Sipil negara (ASN)

Permintaan ini disampaikan Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri karena adanya perbedaan perlakuan yang sering dirasakan oleh para guru berstatus honorer atau swasta.

“Mendikbud diminta segera menuntaskan nasib guru Non-ASN ini. Untuk urusan SKB Seragam Sekolah bisa cepat, tapi urusan guru honorer masih agak lambat,” sebut Iman dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (15/2/2021).

Baca juga: Guru Honorer Ini Dipecat gara-gara Unggah Gaji Rp 700.000 di Medsos

Iman melanjutkan, untuk memperjuangkan nasib guru non-ASN salah satunya adalah dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri yang ditandatangani oleh Mendikbud, Menag, dan Mendagri.

Menurut Iman, SKB 3 Menteri tersebut dapat menjamin kesejahteraan dan perlindungan untuk guru berstatus non ASN. Sebab selama ini praktik diskrimintif terjadi tidak hanya pada guru honorer tapi juga guru swasta.

“Praktik diskriminatif ini tidak hanya sering menimpa guru honorer tapi juga menimpa Guru Tetap Yayasan/Madrasah Swasta. Misal pemberhentian sebagai guru tetap secara sepihak oleh sekolah atau yayasan atau madrasah. Regulasi Kemdikbud atau pemerintah selama ini lebih mengatur para guru ASN yang nota bene pegawai negeri dan milik Pemda,” katanya.

“Sedangkan para guru swasta ini seperti tidak ada ‘orang tua’ dan perhatian dari negara. Padahal tugasnya sama, mencerdaskan kehidupan bangsa,” sambung Iman.

Setidaknya ada empat tuntutan yang disampaikan P2G kepada Nadiem,

Pertama, mendesak Mendikbud membuat SKB 3 Menteri bersama dengan Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri agar para guru swasta dan honorer mendapatkan perhatian lebih dari negara.

Kedua, meminta Kemendikbud dan pemerintah daerah (Pemda) menyelesaikan persoalan kesejahteraan guru honorer. P2G menilai tidak ada kepastian nasib guru honorer oleh Pemda yang sering abai.

Baca juga: Berawal Unggah Gaji di Medsos, Guru Honorer Ini Dipecat Melalui Pesan Singkat, Begini Ceritanya

Ketiga, mendorong komitmen Kemdikbud, Kemenag, Kemenpan RB, Kemendagri, dan BKN agar memaksimalkan pendaftaran para guru di daerah untuk mengikuti seleksi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Keempat, meminta agar kepala sekolah yang bersikap otoriter dalam kepemimpinannya ditindak tegas oleh Dinas Pendidikan sesuai aturan yang berlaku, jika perlu diberhentikan sebagai efek jera.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com