Pemerintah Klaim Telah Vaksinasi 1 Juta Nakes Kurang dari Satu Bulan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) mengklaim telah melakukan vaksinasi terhadap 1 juta tenaga kesehatan (nakes) kurang dari satu bulan, sejak vaksinasi pertama terhadap Presiden Joko Widodo pada 13 Januari yang lalu.

Juru Bicara Pemerintah untuk Vaksinasi Covid-19 Reisa Broto Asmoro mengatakan, capaian satu juta tersebut merupakan bukti komitmen pemerintah dalam menangani Covid-19.

"Sejak tahun lalu, pemerintah telah bekerja keras untuk mendapatkan vaksin dengan berbagai cara. Kini, kita patut bersyukur Indonesia menjadi salah satu negara yang telah menyelenggarakan vaksinasi," kata Reisa dalam keterangan tertulis, Kamis (11/2/2021).

Ia melanjutkan, capaian satu juta nakes yang divaksin tentu bukan hal mudah bagi pemerintah.

Ia menyebut, banyak pihak menunjukkan dukungan dalam capaian vaksinasi satu juta nakes seperti para nakes sendiri dan seluruh masyarakat Indonesia.

Baca juga: Moeldoko: Vaksinasi Covid-19 untuk Umum Sekitar April, Prioritas Daerah Padat Penduduk

Reisa menuturkan, vaksinasi untuk nakes diawali dengan penyuntikan vaksin terhadap perwakilan nakes di Istana pada 13 Januari 2021.

"Dilanjutkan keesokan harinya dengan vaksinasi kepada Wakil Menteri Kesehatan di RSCM. Untuk mengakselerasi pelaksanaan, Kementerian Kesehatan menggelar vaksinasi massal yang dilakukan di sejumlah kota pada kurun waktu 27 Januari hingga 5 Februari 2021," ungkap dia.

Selain itu, ia mengatakan, pemerintah telah melakukan inovasi registrasi untuk memudahkan para nakes yang akan divaksin.

Reisa juga memastikan, vaksin yang disuntikkan kepada para nakes merupakan vaksin Covid-19 produksi Sinovac yang telah mendapat persetujuan izin penggunaan darurat (Emergency Use Authorization) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Sementara itu, Koordinator PMO Komunikasi Publik KPCPEN Arya Sinulingga menambahkan, vaksinasi Covid-19 yang sedang digencarkan pemerintah bertujuan membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok.

"Ketika herd immunity terhadap Covid-19 telah terbentuk, maka anggota masyarakat yang tidak bisa menerima vaksin Covid-19 karena keterbatasan kondisi kesehatannya, bisa ikut terlindungi," ujar Arya.

Baca juga: Kunjungi KPK, Menkes Minta Pendampingan Program Vaksinasi Covid-19

Kendati demikian, dia kembali mengingatkan bahwa untuk membentuk kekebalan kelompok, protokol kesehatan 3M juga harus terus dijalankan secara ketat.

"Karenanya, mari kita tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan 3M. Baik yang sudah maupun belum divaksin, protokol kesehatan ini akan melindungi kita dari orang sekitar dari penularan Covid-19," pesannya.