Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: TNI Institusi Paling Dipercayai Publik, Kalahkan Presiden hingga Polri

Kompas.com - 10/02/2021, 10:30 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Temuan lembaga survei Indikator Politik Indonesia menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai institusi paling dipercayai publik dengan persentase mencapai 89,9 persen.

Tingginya kepercayaan publik terhadap TNI sampai-sampai mengalahkan institusi Presiden yang meraup 82 persen

Temuan ini berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 1-3 Februari 2021 dengan menggunakan metode simple random sampling.

Adapun responden sebanyak 1.200. Survei ini dilakukan dengan menggunakan kontak telpon.

Baca juga: Survei IPI: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Turun, Terendah sejak 2016

Dari keseluruhan responden, temuan ini memiliki toleransi kesalahan atau margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Temuan ini telah dipublikasikan Indikator Politik Indonesia pada Senin (8/2/2021).

Berikut urutan institusi paling dipercayai publik:

1. TNI: 89,9 persen

2. Presiden: 82 persen

3. Gubernur: 80 persen

4. KPK 73,2 persen

5. Polri: 74,4 persen

6. Kejaksaan: 71,3 persen

7. DPD: 55,7 persen

8. DPR: 52,6 persen

9. Partai Politik: 47,8 persen

Baca juga: Survei Indikator: Mayoritas Responden Enggan Pilkada 2022 dan 2023 Ditunda

Dalam survei yang sama, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi juga menyebut kepuasaan publik terhadap Presiden Joko Widodo menurun.

Menurut Burhanuddin, penurunan angka kepuasan publik berada di titik paling rendah sejak 2016.

"Ini titik terendah tingkat kepuasan pada Pak Jokowi, bahkan sejak Juni 2016," ujar Burhanuddin, dalam diskusi daring yang digelar IPI, Senin (8/2/2021).

Burhanuddin menuturkan, persentase kepuasan publik turun jika dibandingkan pada September 2020 lalu yang mencapai 68,9 persen.

Baca juga: Survei LSI: 58.3 Responden Menilai Terjadi Penigkatan Korupsi dalam 2 Tahun Terakhir

Penurunan tersebut menurut Burhanuddin tidak signifikan, namun menjadi alarm untuk Presiden Jokowi.

"Tren ini kalau tidak diantisipasi oleh Presiden bisa alarming (mengganggu), karena sebagian pendukung loyalnya sudah bergeser," papar Burhanuddin.

Kemudian, survei IPI juga menunjukkan angka ketidakpuasan publik pada kinerja Presiden Joko Widodo meningkat dalam setahun terakhir.

Survei IPI pada Februari 2020 hingga Februari 2021, angka ketidakpuasan pada Presiden Jokowi naik dari 28 persen menjadi 35,6 persen.

"Orang puas dan tidak puas ditentukan oleh pilihan di 2019. Pendukung Pak Jokowi cenderung puas pada kinerja presiden, pendukung Prabowo cenderung tidak puas. Meskipun Pak Prabowo sekarang sudah menjadi bagian dari pemerintah," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com