Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICJR Minta Petugas dan Penghuni Lapas Masuk Prioritas Vaksinasi Covid-19

Kompas.com - 09/02/2021, 16:36 WIB
Tatang Guritno,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu meminta petugas dan penghuni lembaga permasyarakatan (lapas) masuk prioritas dalam program vaksinasi Covid-19.

Menurut Erasmus, upaya ini harus dilakukan menyusul data yang diperoleh ICJR terkait 52 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Sukamiskin atau napi yang tertular virus Covid-19.

Erasmus menuturkan, kondisi ini memprihatinkan karena Lapas Sukamiskin tidak dalam status kelebihan kapasitas.

Baca juga: ICJR Desak Tinjau Ulang Rencana Pemidanaan Penolak Vaksin Covid-19

"Saat ini Lapas Sukamiskin diisi 384 tahanan dari 560 total kapasitas. Data ini menunjukkan bahwa lapas yang penularan Covid-19 tetap terjadi pada lapas yang bisa menerapkan physical distancing," ujar Erasmus kepada Kompas.com, Selasa (9/2/2021).

Menurut Erasmus, petugas dan penghuni Lapas harus diprioritaskan karena penyebaran virus corona bisa terjadi lebih parah pada lapas yang lebih padat penghuni.

Berdasarkan data ICJR per Januari 2021, diketahui beban rutan dan lapas di seluruh Indonesia mencapai 187 persen dengan tingkat overcrowding mencapai 87 persen.

"Infeksi Covid-19 di lingkungan rutan dan lapas tak terhindarkan. Berdasarkan pemantauan ICJR sampai 18 Januari 2021 telah terjadi 1.855 infeksi Covid-19 di 46 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan Rutan seluruh Indonesia," papar Erasmus.

Baca juga: JK Dorong Pemerintah Tingkatkan Vaksinasi hingga 1 Juta Orang per Hari

Petugas dan penghuni Lapas menurut Erasmus harus menjadi kelompok kedua yang diprioritaskan oleh pemerintah karena mereka berada di ruang tertutup.

Kondisi lain yang menjadi alasan adalah buruknya kondisi Lapas dan Rutan yang kelebihan penghuni.

"Maka perlu digarisbawahi petugas lapas dan rutan serta para WBP mutlak harus menjadi prioritas penerima vaksin Covid-19. Pembiaran akan berujung pada pelanggaran hak asasi manusia utamanya dalam kondisi overcrowding dan penularan di rutan dan lapas yang sudah sangat berbahaya," pungkas Erasmus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com