Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes Akui Insentif Nakes Desember 2020 Belum Terbayar, Ini Alasannya

Kompas.com - 09/02/2021, 14:12 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin angkat bicara soal masih adanya tenaga kesehatan (nakes) pusat yang belum menerima insentif pada periode November sampai Desember 2020.

Menurut dia, insentif untuk nakes pusat justru sudah dibayarkan hingga November 2020. Namun, ia tak memungkiri bahwa insentif nakes untuk bulan Desember 2020, memang belum dibayarkan.

"Insentif nakes untuk pusat, itu semua sudah terbayar sampai bulan November, bapak ibu. Mengapa yang bulan Desember belum dibayar, karena penagihannya diajukan satu bulan sesudahnya," kata Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Selasa (9/2/2021).

Ia menjelaskan, penagihan periode November akan diajukan Desember. Begitu juga dengan penagihan periode Desember, akan diajukan pada Januari 2021.

Dengan demikian, insentif nakes November sudah dibayarkan pada Desember, setelah pengajuan penagihannya selesai.

Baca juga: Di Hadapan Menkes, Anggota DPR Ungkap Ada Nakes yang Belum Terima Insentif

Namun, untuk insentif nakes Desember memang belum bisa dibayarkan karena pengajuan penagihannya masih menunggu anggaran tahun 2021 pada Januari.

"Insya Allah, saya sudah sampaikan ini ke Bu Menteri Keuangan supaya bisa dipercepat agar kita bisa membayarkan untuk yang bulan Desember," ujarnya.

Sebelumnya, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Golkar Dewi Asmara mengungkap adanya temuan insentif nakes pusat yang belum dibayarkan pada periode November sampai Desember 2020.

Dewi mengatakan hal itu saat Komisi IX DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan jajarannya di Gedung DPR, Senin (8/2/2021).

"Kami temukan insentif tenaga medis dan kesehatan pusat belum dibayar untuk bulan November dan Desember 2020. Karenanya kami ingin dengar penjelasan rinci dan mendesak Pak Menkes untuk mengambil kebijakan mengenai insentif yang belum dibayarkan ini," kata Dewi dalam Rapat Kerja Komisi IX dengan Menkes, Senin (8/2/2021) sore.

Dewi melanjutkan, temuan tersebut didapat berdasarkan hasil kunjungan kerja Komisi IX ke beberapa rumah sakit, 4 Februari 2021.

Baca juga: Batal Dipangkas Pemerintah, Ini Rincian Besaran Insentif Nakes

Padahal, ia mengatakan bahwa Menkes Budi pernah menggelar rapat bersama dengan Komisi IX pada 3 Februari 2021 dan mengklaim bahwa insentif nakes dan tenaga medis pusat sudah 100 persen dibayarkan.

"Sehingga dalam kesimpulan rapat, kita mengadakan perbaikan redaksi dari tenaga kesehatan secara menyeluruh dengan hanya menyebutkan tenaga kesehatan daerah. Ternyata dalam kunjungan kerja kami tanggal 4 Februari, faktanya lain di lapangan," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup, Kaesang: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup, Kaesang: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com