Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes Sebut Sudah Terbitkan SK untuk Tuntaskan Klaim RS yang Tertunda

Kompas.com - 09/02/2021, 13:36 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) yang berisi instruksi agar klaim rumah sakit (RS) yang belum terbayarkan dapat segera tuntas paling lambat April 2021.

"SK nya itu SK Nomor HK.01.07/Menkes/391/2020 saya minta nanti dikoordinasikan dengan pak Wakil Menkes agar klaim ini bisa diselesaikan paling lambat di bulan April," kata Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Selasa (9/2/2021).

Hal tersebut ia sampaikan untuk menjawab banyaknya pertanyaan dari anggota Komisi IX mengenai laporan klaim beberapa rumah sakit yang belum dicairkan atau tertunda.

Awalnya Budi menjelaskan bagaimana proses klaim rumah sakit masuk kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Baca juga: Bupati Banyumas Sebut Tingkat Kematian Covid-19 dan Hunian RS Menurun berkat PPKM

Menurutnya, klaim tersebut dikirim melalui BPJS Kesehatan. Dari yang sudah masuk, kata dia, sampai saat ini sudah ada Rp 3 triliun yang siap dibayarkan.

"Tapi ada juga memang yang belum selesai karena masih dispute. Yang masih dispute ini sebagian besar karena berkas pengajuannya tidak lengkap dan tidak sesuai dengan kriteria penjaminan," ujarnya.

Terkait dengan klaim yang masih dispute, Budi khawatir apabila dibayarkan akan menjadi masalah dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Namun, ia menyadari bahwa klaim yang belum cair tak bisa ditunda terus menerus. Setidaknya, kata dia, harus ada keputusan apakah klaim akan dibayarkan atau tidak.

Oleh karena itu, Budi menuturkan bahwa Kemenkes sudah membentuk tim penyelesaian dispute yang tertuang dalam SK Menkes tersebut.

"Kami harapkan bisa mempercepat penyelesaian dispute pembayaran klaim rumah sakit ini," tambah dia.

Sebelumnya, beberapa anggota Komisi IX DPR menanyakan perihal klaim rumah sakit yang masih belum dibayarkan.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Golkar Dewi Asmara mengatakan, ada keluhan dari rumah sakit yang diwakili oleh Persatuan Seluruh Rumah Sakit Indonesia (Persi) bahwa terkait keterlambatan klaim.

"Kemenkes mengelola anggaran klaim rumah sakit yang menangani covid-19 itu sebesar Rp 21,06 triliun. Proses verifikasi klaimnya dibantu oleh BPJS Kesehatan. Ketika kami adakan kunjungan kerja, ada keluhan dari rumah sakit yang diwakili Persi, bahwa keterlambatannya itu ada. Dan kami yakin, itu mewakili di seluruh Indonesia," ungkap Dewi dalam rapat kerja sehari sebelumnya, Senin (8/2/2021).

Baca juga: Tak Ada Gagal Bayar ke RS, Cashflow BPJS Kesehatan Surplus Rp 18,7 Triliun pada 2020

Selain itu, Dewi juga mendapat laporan dari BPJS Kesehatan, terdapat 38 persen klaim yang tidak sesuai kriteria.

Sehingga, perlu dijelaskan kepada rumah sakit terkait status klaim yang tidak sesuai tersebut.
Mendapat laporan itu, Dewi meminta agar Kemenkes secara terbuka menjelaskan kepada publik terkait seluk-beluk klaim rumah sakit.

"Sehingga ada pemahaman dari isu klaim ini. Jadi jangan satu sisi, pemerintah hanya bisa meminta rumah sakit untuk meningkatkan pelayanan untuk Covid, padahal, pemerintah masih memiliki tunggakan kepada rumah sakit," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com