Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Azyumardi Azra Sarankan Sosialisasi Perpres 7/2021 ke Kelompok Lintas Agama hingga Kelompok Advokasi

Kompas.com - 05/02/2021, 20:21 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelompok ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Azyumardi Azra menyarankan Kepala BNPT Boy Rafli Amar berkoordinasi dengan kelompok lintas agama terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021.

Adapun Perpres yang diteken Presiden Joko Widodo itu mengatur tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 (RAN PE).

“Baik juga kalau dilakukan koordinasi lebih intens dengan ormas-ormas Islam, ormas-ormas agama lain karena bibit-bibit radikalisme sebetulnya tidak terbatas pada agama tertentu,” ujar Azyumardi dalam tayangan langsung di akun Youtube BNPT, Jumat (5/2/2021).

Baca juga: Dikhawatirkan, Perpres Pencegahan Ekstremisme Jadikan Rakyat Alat Kekuasaan

Ia menyambut baik adanya Perpres tersebut. Menurutnya, Perpres tersebut sangat penting untuk memperkuat koordinasi antarlembaga dalam menangani isu ini.

Namun, Azyumardi juga menyoroti adanya kritik yang menyebut Perpres dikhawatirkan menimbulkan stigmatisasi terhadap kelompok agama tertentu.

Maka dari itu, selain kelompok lintas agama, ia menilai diperlukan adanya sosialisasi Perpres kepada kelompok masyarakat sipil.

“Kalau protesnya makin nyaring kan kita repot juga. Oleh karena itu perlu saya kira sosialisasi dan penjelasan kepada mereka,” katanya.

Baca juga: Diatur dalam Perpres Pencegahan Ekstremisme, Apa Itu Pemolisian Masyarakat?

“Yang tadi saya usulkan itu adalah kelompok-kelompok advokasi HAM, advokasi demokrasi, advokasi mengenai kebebasan berserikat dan berkumpul yang biasanya sangat sensitif terhadap regulasi semacam ini,” sambung dia.

Azyumardi menilai Perpres tersebut perlu dijalankan tanpa menimbulkan hal-hal yang kontraproduktif.

Dalam kesempatan yang sama, Boy Rafli pun menerima masukan tersebut.

“Saran beliau untuk sosialisasi di tokoh lintas agama dan ormas keagamaan ini kita catat, jadi dalam proses agenda sosialisasi ke depan tentu ini menjadi bagian yang prioritas,” ucap Boy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com