Pemerintah Akan Intervensi untuk Tekan Penyebaran Covid-19 di Hulu, hingga Pedesaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan mengintervensi penyebaran Covid-19 yang terjadi wilayah hulu atau pangkal penularan, yaitu di masyarakat.

Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Nasional, Brigjen TNI (Purn) Alexander Ginting mengatakan, upaya intervensi di wilayah hulu dilakukan menyusul terjadinya tranmisi penyebaran virus corona di lingkungan terkecil, yaitu keluarga.

"Karena sejak Maret sampai bulan ke-10, yang awalnya imported cases, kemudian tranmisi antara kantor atau klaster, sekarang sudah terjadi tranmisi di komunitas, sudah ada di keluarga," ujar Alexander dalam diskusi virtual yang digelar BNPB, Jumat (5/2/2021).

"Karena itu kita harus intervensinya sampai ke daerah yang paling jauh ke rakyat pedesaan," kata dia.

Baca juga: Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 Saat Libur Panjang Imlek, Polri Gandeng Ulama Sosialisasi 3M

Salah satu langkah intervensi yang dilakukan pemerintah adalah dengan menggelar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro yang akan dimulai pada 9 Februari 2021.

Dalam pelaksanaannya, nanti terdapat pendirian posko tanggap Covid-19 di setiap desa atau kelurahan.

Keberadaan posko akan menjadi pendamping puskesmas dalam menanggulangi Covid-19.

Alexander mengatakan, posko ini juga berfungsi untuk mendampingi tim pelacak sekaligus mengawasi warga yang menjalani isolasi mandiri.

"Kalau dikurung (diisolasi mandiri) harus dikasih makan, harus diawasi," kata dia.

Baca juga: Tekan Laju Penularan Covid-19, Kemenkes Minta Masyarakat Rayakan Imlek di Rumah

Hingga Jumat (5/2/2021), kasus Covid-19 di Indonesia menembus 1.134.854 kasus.

Kemudian, angka kesembuhan mencapai 926.980 kasus, dan kematian sebanyak 31.202 kasus.