Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas: Mayoritas Daerah Berada di Zona Oranye atau Risiko Sedang Covid-19

Kompas.com - 05/02/2021, 08:50 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkap, mayoritas daerah di Indonesia berada pada zona oranye atau berisiko sedang penularan virus corona.

Dari total 510 kabupaten/kota yang terdampak pandemi, 322 di antaranya berada di zona oranye.

"Saat ini kabupaten/kota di indonesia masih didominasi zona risiko sedang atau zona oranye yakni sejumlah 322 kabupaten/kota atau 63 persen dari total kabupaten/kota di Indonesia," kata Wiku, dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (4/2/2021).

Baca juga: Satgas: Vaksinasi Covid-19 Tidak Akan Berhasil jika Tak Diimbangi Protokol Kesehatan

Wiku meminta kepala daerah di 322 kabupaten/kota tersebut melakukan upaya penanganan ekstra di daerah masing-masing.

Ia ingin agar seluruh daerah menekan laju penularan virus corona, sehingga berubah menjadi zona kuning atau berisiko rendah Covid-19.

Wiku lantas mencontohkan penanganan pandemi di Kalimantan Barat dan Riau. Di Kalimantan Barat, 71 persen atau 10 kabupaten/kota masuk dalam zona kuning Covid-19.

Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan Kalimantan Barat, upaya khusus yang dilakukan untuk menekan angka penularan Covid-19 yakni penjagaan di semua titik masuk ibu kota provinsi, Pontianak, baik di bandara maupun pelabuhan.

Penjagaan ini melibatkan koordinasi intensif antara Satgas Penanganan Covid-19 dengan Dinas Kesehatan Kalimantan Barat.

Baca juga: Satgas: PPKM Landaikan Kasus Harian Covid-19, tetapi Belum Cukup Turunkan Penularan

Selain itu, pemerintah provinsi Kalimantan Barat juga menyediakan fasilitas Swab PCR dan karantina mandiri dengan baik.

Karantina pasien Covid-19 fokus pada penjagaan kesehatan dan asupan gizi seimbang agar imunitas dapat ditingkatkan.

"Selain itu, razia di kafe, restoran, maupun tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan juga dilakukan dengan masif," ujar Wiku.

Sementara, di Riau, 67 persen atau 8 kabupaten/kota berada di zona kuning. Dinas Kesehatan Provinsi Riau menyampaikan bahwa upaya penanganan Covid-19 fokus pada penguatan tracing atau penelusuran kontak erat pasien virus corona.

Tracing tidak hanya dilakukan pada keluarga pasien Covid-19, namun juga terhadap orang-orang yang berinteraksi dengan pasien selama 10-14 hari sebelumnya.

Baca juga: Pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam Tracing Covid-19 Dipastikan Sesuai Kewenangan

Meskipun kapasitas testing di Riau masih rendah, namun, kata Wiku, upaya dialihkan menjadi edukasi masif mengenai  isolasi mandiri selama 14 hari kepada masyarakat yang kontak erat dengan pasien Covid-19.

Selain itu, untuk mendorong angka kesembuhan, disediakan tempat tidur tambahan pada ruang isolasi dan ICU pada rumah sakit rujukan virus corona.

"Selain itu protokol kesehatan juga ditegakkan secara lebih serius dengan dibentuknya Peraturan Daerah di tingkat provinsi sebagai payung hukum bagi 12 kabupaten/kota di Riau untuk menegakkan pengawasan protokol kesehatan dengan ketat," terang Wiku.

Wiku pun berharap agar kepala daerah di seluruh provinsi di Indonesia mencontoh upaya Kalimantan Barat dan Riau dalam penanganan pandemi.

"Berlomba-lomba lah untuk menekan penularan sehingga zonasi risikonya dapat berpindah menjadi zona kuning dan hijau," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com