Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Selain Covid-19, Komisi III Minta Pemerintah Siaga dalam Penanggulangan Bencana

Kompas.com - 04/02/2021, 17:26 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengimbau, pemerintah harus siaga dalam menanggulangi bencana di Indonesia.

“Terutama menyediakan sarana dan prasarana (sarpas) dan tata kelola untuk mengatasi banjir dan musibah lainnya,” ujarnya dalam kunjungan kerja spesifik di Kalimantan Selatan (Kalsel), Kamis (4/2/2021).

Alhabsyi mengungkapkan, musibah pokok yang sedang dihadapi sebenarnya adalah pandemi Covid-19.

Namun, musibah lain juga datang silih berganti, seperti gempa di Sulawesi Barat (Sulbar) dan beberapa bencana alam di daerah lainnya.

Baca juga: Pimpinan DPR Harap SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Segera Diimplementasikan

“Ini merupakan tugas yang cukup berat. Apalagi, bencana ini terjadi di masa pandemi Covid-19,” kata Alhabsyi, seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Maka dari itu, lanjut dia, dana emergency (darurat) harus menjadi perhatian penuh pemerintah. Termasuk semua hal yang menyangkut kepedulian dan hak sosial rakyat,

Pasalnya, para korban bencana masih membutuhkan dukungan bahan pokok untuk kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perlu ada perhatian khusus dari pemerintah pusat maupun daerah mengenai hal ini.

"Saya minta pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) terus memberikan program dukungan,” imbuh legislator daerah pemilihan (Dapil) Kalsel ini.

Baca juga: Postur Anggaran Pendidikan Capai Rp 550 Triliun, DPR Ingin PJP 2020-2035 Dipertajam

Adapun dukungan tersebut, baik dalam bentuk logistik maupun kesehatan untuk menolong warga yang tertimpa musibah, terutama korban bencana Kalsel.

“Secara khusus, saya minta Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalsel agar menerjunkan personilnya guna membantu penanganan banjir,” pinta politisi Fraksi-PKS ini.

Hal ini, kata Alhabsyi, karena Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah mitra kerja Komisi III. Selain memiliki personil terbesar, Polri memiliki visi melayani.

Baca juga: Ikut Rapat Bersama DPR RI, PPI Dunia Rekomendasikan 4 Poin Perbaikan Peta Jalan Pendidikan Indonesia

Salurkan bantuan kepada masyarakat Kalsel

Dalam kesempatan tersebut, Komisi III DPR turut memberikan bantuan berupa 2000 paket sembako kepada masyarakat terdampak banjir di Provinsi Kalsel.

Dari total bantuan tersebut, rencananya akan dibagi dan disalurkan untuk Kabupaten Banjar, Batola, dan Hulu Sungai Tengah.

"Bantuan ini adalah wujud kepedulian kami kepada masyarakat yang terdampak banjir," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh, saat menyerahkan bantuan paket sembako di Kabupaten Banjar, Kalsel.

Ia berharap, bantuan dari sumbangan pimpinan, dan para anggota Komisi III DPR tersebut bisa membantu meringankan masyarakat yang terpapar banjir.

Baca juga: Pimpinan DPR Didesak Segera Sahkan Prolegnas 2021

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com