Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PSI Sebut Rencana Kenaikan Parliamentary Threshold Bunuh Demokrasi

Kompas.com - 03/02/2021, 20:09 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antony mengatakan, jika ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dinaikkan, hal itu justru akan membunuh demokrasi.

Ia mengatakan, ketentuan parliamentary threshold saat ini saja dengan ambang batas 4 persen sudah tinggi.

Jika Revisi UU Pemilu akan membuat ambang batas tersebut naik, akan membuat semakin banyak suara rakyat hangus.

"Suara rakyat suara Tuhan, akan menjadi suara rakyat suara oligarki anti demokrasi yang ada di parlemen saat ini," sebut Raja Juli pada Kompas.com, Rabu (3/3/2021) melalui pesan singkat.

Ia pun mencontohkan perolehan suara partai-partai non-parlemen pada Pemilu Legislatif 2019 lalu.

Baca juga: Anggota F-PAN Usul DPR Fokus Tangani Pandemi Ketimbang Bahas RUU Pemilu

Menurutnya, dengan ambang batas parlemen yang berlaku saat ini sudah banyak suara rakyat yang hangus.

Ia menyebut, total perolehan partai yang gagal melenggang ke parlemen seperti PSI, Hanura, Perindo, PBB, PKPI, Berkarya dan Garuda mencapai 9,7 persen atau sejumlah 13.594.842 surat suara sah.

"Angka tersebut mubazir, padahal lebih besar ketimbang partai peringkat 4 dan 5 pada pemilu yang lalu yakitu PKB (9,69 persen) dan Nasdem (9,05 persen)," paparnya.

Jika ambang batas parlemen rencananya akan dinaikan mencapi 5 persen atau lebih, maka akan semakin banyak suara sah masyarakat yang hilang.

"Bayangkan kalau kenaikan parliamentary threshold 7 persen, berapa banyak lagi suara rakyat yang mubazir," pungkasnya.

Baca juga: Jika RUU Pemilu Tetap Dibahas, Berkarya Minta Pasal-pasal yang Mengebiri Partai Kecil Dihapus

Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut bahwa usulan menaikkan ambang batas parlemen dari 4 persen menjadi 7 persen merupakan usulan yang cukup ekstrem.

"Menaikkan ambang batas 7 persen cukup ekstrem, berpeluang menurunkan demokrasi karena suara hangus dapat terjadi," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, (13/11/2020) lalu saat dihubungi Kompas.com.

Ketua Umum PPP Suhaso Manoarfa juga menyatakan keberatan jika ambang batas parlemen menjadi 5 persen atau 7 persen.

"Kalau parliamentary treshold itu tetap dinaikkan menjadi 5 persen atau 7 persen sungguh berat sekali bagi Partai Persatuan Pembangunan," katanya dalam acara tasyukuran hari lahir PPP ke-48, selasa (5/1/2021).

Diketahui usulan menaikan ambang batas parlemen pada persentase 7 persen dimotori oleh Partai Golkar dan Nasdem. Sedangkan PKS mengusulkan kenaikan ambang batas sebesar 5 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com