Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Eks Wasekjen Sebut Moeldoko Figur yang Tepat Pimpin Partai Demokrat

Kompas.com - 03/02/2021, 07:02 WIB
Ardito Ramadhan,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Yus Sudarso menyebut, sejumlah kader di daerah menilai Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai sosok yang tepat untuk memimpin Partai Demokrat.

"Dari kawan-kawan di daerah itu melihat figur yang pas adalah Pak Moeldoko. Akan tetapi kami sayang kepada Pak SBY, sayang ke AHY," kata Yus, dalam konferensi pers di kawasan Kuningan, Jakarta, dikutip dari Tribunnews.com, Selasa (2/2/2021).

Baca juga: Saat Moeldoko, Nazaruddin, hingga Marzuki Alie Dituding Ingin Dongkel AHY

Menurut Yus, AHY bisa dijadikan sebagai menteri apabila Partai Demokrat dapat menempatkan kadernya sebagai presiden.

Yus mengatakan, bukan tidak mungkin AHY diusung menjadi calon presiden bila sudah memiliki pengalaman yang matang.

"Kalau Demokrat punya presiden, pastinya Mas AHY skala proritas menjadi menteri kami, dan 10 tahun ke depan beliau akan lebih matang untuk kami gadang menjadi pemimpin bangsa ini," kata dia.

Baca juga: Isu Kudeta di Demokrat: Tudingan AHY dan Terseretnya Nama Moeldoko

Yus menuturkan, usul mengajukan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat tidak berbeda dengan apa yang terjadi pada 2004 lalu ketika para pendiri partai menjemput SBY untuk maju sebagai calon presiden.

"Apa salahnya kami seperti pendiri di saat awal menjemput Pak SBY untuk mengantarkan beliau ke kepemimpinan RI tahun 2004. Dan juga apa salahnya kami, kalau hari ini menjemput figur, tokoh ke depan, apa salahnya Pak Moeldoko, seperti senior sebelumnya menjemput SBY," kata Yus.

Yus menambahkan, ada empat faksi di internal Demokrat yang menginginkan perubahan kepemimpinan di Partai Demokrat.

Faksi mantan Ketua Umum Partai Demokrat Subur Budhisantoso, faksi mantan Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo, faksi mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dan faksi mantan Sekjen Partai Demokrat Marzuki Alie.

Baca juga: Saat Moeldoko Bantah Bola Panas Kudeta Partai Demokrat...

Menurut Yus, gejolak tersebut sudah muncul sejak Maret 2020 lalu ketika AHY dinyatakan menjadi ketua umum secara aklamasi.

"Sepengetahuan saya, bercak-bercak sudah timbul sejak ada kongres Maret itu. Jadi evaluasi daerah mulai dari sejak pelaksanaan kongres Maret," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Moeldoko dituding berupaya merebut kepemimpinan di Partai Demokrat. Ia disebut-sebut akan menjadikan Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pilpres 2024 mendatang.

"Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Senin (1/2/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com