Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenko PMK Usul Penerima Beasiswa LPDP Teken Surat Kesediaan jika Dibutuhkan Negara

Kompas.com - 02/02/2021, 15:21 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengusulkan para penerima beasiswa dari lembaga pengelola dana pendidikan (LPDP) untuk menandatangani surat kesediaan dipanggil jika negara membutuhkan.

"Kami sedang mengusulkan agar penerima beasiswa dari LPDP menandatangani surat kesediaan manakala negara membutuhkan," ujar Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Agus Sartono Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Sartono dikutip dari situs resmi Kemenko PMK, Selasa (2/2/2021).

Baca juga: Alumni LPDP Diminta Terus Mengabdi untuk Bangsa dan Negara

Agus mengatakan, dengan adanya surat tersebut, negara memiliki hak untuk memanggil penerima beasiswa tersebut.

Bagi penerima beasiswa, kata dia, ini bisa menjadi bentuk bela negara.

"Jadi negara punya hak untuk memanggil sebagai bentuk bela negara. Bukan sebaliknya, lalu seolah menjadi hak untuk diterima sebagai PNS," kata dia.

Agus mengatakan, hal tersebut juga merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) menuju era i4.0 dan globalisasi.

Komitmen membangun SDM unggul bahkan telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Disamping itu, untuk dapat membangun SDM unggul, yang bisa dilakukan adalah melalui jalur pendidikan.

Beberapa strategi pembangunan pendidikan yang dilakukan pemerintah ialah dengan meningkatkan kualitas dan layanan pendidikan secara merata.

Baca juga: Jokowi Minta Penerima Beasiswa LPDP Promosikan Wisata dan Investasi di Indonesia

Kemudian meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat, profesionalisme dan perubahan metode pembelajaran, budaya sekolah dan baca, serta memperkuat pendidikan vokasi, kewirausahaan, dan manajemen.

"Saat puncak demografi 10-20 tahun mendatang akan terjadi pergeseran angkatan kerja. Angkatan kerja lulusan SD akan makin hilang sehingga perlu antisipasi meningkatkan kualitas lulusan pendidikan yang lebih tinggi seperti SMA dan perguruan tinggi," kata dia.

Salah satunya adalah dari para penerima beasiswa LPDP agar bersedia dipanggil oleh negara jika dibutuhkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com