Sindir Demokrat, Moeldoko: Kalau Anak Buah Tak Boleh Pergi, Ya Diborgol Saja...

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyinggung soal menjaga loyalitas anak buah dalam sebuah partai dalam konferensi pers menanggapi tudingan Partai Demokrat terhadapnya.

Menurut Moeldoko, apabila partai tidak ingin anak buahnya pergi maka sebaiknya dijaga kuat-kuat.

"Ya kalau anak buahnya enggak boleh pergi ke mana-mana, ya diborgol saja kali ya," ujarnya, Senin (1/2/2021) malam.

Moeldoko juga menyinggung soal istilah kudeta. Dia menyebut istilah kudeta lebih tepat jika terjadi dari dalam.

"Kalau ada istilah kudeta itu adalah dari dalam. Masa kudeta dari luar?" katanya.

Baca juga: Tanggapi AHY, Moeldoko: Seorang Pemimpin Harus Kuat, Jangan Mudah Baper

Dalam kesempatan yang sama, mantan Panglima TNI itu pun menyampaikan pesan agar petinggi Partai Demokrat menjadi pemimpin yang kuat.

Dia menegaskan, seorang pemimpin partai sebaiknya tidak mudah terbawa perasaan.

"Saran saya, jadi seorang pemimpin harus pemimpin yang kuat. Jangan mudah baperan. Jangan mudah terombang-ambing," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut nama Moeldoko sebagai sosok yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat.

Itu untuk menjawab teka-teki siapa sosok yang disebut dalam konferensi pers Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Senin (1/2/2021) siang.

Baca juga: Moeldoko Duga Tudingan Demokrat Berawal dari Fotonya dengan Sejumlah Orang

"Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Senin malam.

AHY memang sebelumnya menyatakan, ada sebuah gerakan yang mengarah pada upaya mengambil alih kepemipinan Partai Demokrat.

Kendati demikian, AHY menegaskan, pihaknya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam permasalahan tersebut.

"Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," ujar AHY.

AHY menuturkan, upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat itu ia ketahui setelah menerima laporan dari para kader Partai Demokrat di tingkat pusat, daerah, dan cabang.