Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Parlemen Indonesia dan Uzbekistan Sepakat Kerja Sama di Berbagai Bidang

Kompas.com - 01/02/2021, 18:42 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Mardani Ali Sera menyatakan, Indonesia dan Uzbekistan sepakat untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang.

Kesepakatan kerja sama tersebut adalah bagian dari peningkatan hubungan bilateral dari kedua negara.

Beberapa bidang kerja sama yang dimaksud pertama adalah penanggulangan pandemi Covid-19.

"Untuk menanggulangi Covid-19, dibutuhkan kerja sama dan kolaborasi seluruh pihak, utamanya parlemen melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dimiliki,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (1/2/2021).

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat bertemu Parlemen Uzbekistan atau Oliy Majlis di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Tashkent, Rabu (27/1/2021) – Jumat (29/1/2021).

Kedua, kata dia, mengembangkan potensi wisata religi Uzbekistan, seperti ziarah makam para ulama. Hal ini merupakan salah satu sektor yang menarik bagi masyarakat Indonesia.

“Maka dari itu, kami akan bantu promosikan wisata Uzbekistan menjadi sebuah paket wisata bersamaan dengan umrah,” kata Mardani.

Baca juga: Silaturahmi Kapolri ke NU-Muhammadiyah, Anggota DPR: Tradisi Baik untuk Dengar Aspirasi Masyarakat

Kunjungan BKSAP DPR RI diterima langsung oleh Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan dan Kyrgyzstan Sunaryo Kartyadinata.

Dalam kesempatan itu, delegasi BKSAP bertemu dengan Wakil Ketua Oliy Majlis Uzbekistan Kadyrov Alisher dan beberapa anggota parlemen Uzbekistan

Adapun pertemuan kedua negara ini membahas berbagai hal terkait kerja sama penanganan pandemi Covid-19, perdagangan, investasi, wisata religi, dan pendidikan.

Baca juga: Jokowi Sebut PPKM Tak Efektif, Anggota DPR: Presiden Sudah Sadar Kelemahan yang Ada

Sebelumnya, Indonesia dan Uzbekistan sudah memiliki keterikatan yang kuat sejak dimulainya hubungan bilateral keduanya pada 1992.

Selain mayoritas berpenduduk Muslim, keterikatan kedua negara karena sama-sama menjunjung tinggi penerapan demokrasi, serta penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).

Rangkaian kunjungan kerja lainnya

Dalam rangkaian kunjungan kerja, BKSAP DPR RI juga melakukan pertemuan dengan beberapa instansi terkait di Uzbekistan.

Baca juga: Sikap Fraksi di DPR soal Revisi UU Pemilu, antara Pilkada 2022 atau Serentak 2024

Instansi tersebut, di antaranya National Center for Human Rights Uzbekistan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Uzbekistan, Uzbekistan Agency for Pharmaceutical Industry Development (Uzpharma), dan Komite Negara Republik Uzbekistan bidang Industri Pertahanan.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan diplomasi parlemen, Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon memberikan kuliah umum bagi mahasiswa di University of World Economy and Diplomacy (UWED) Uzbekistan.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

'One Way', 'Contraflow', dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

"One Way", "Contraflow", dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

Nasional
Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Nasional
KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Nasional
PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik supaya 'Survive'

PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik supaya "Survive"

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Nasional
Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Nasional
Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Nasional
PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com