Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soroti Situasi Pengamanan Perbatasan, Anggota Komisi I Minta Kominfo Prioritaskan Pembangunan BTS

Kompas.com - 01/02/2021, 18:35 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mendapatkan kabar bahwa pengamanan perbatasan (Pamtas) wilayah darat tidak begitu menguntungkan dalam hal komunikasi.

Untuk itu, ia meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk memprioritaskan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di daerah perbatasan.

"Pamtas atau pengamanan perbatasan, khusus perbatasan darat, situasi medannya tidak begitu menguntungkan. Patroli hanya berjalan, terutama di wilayah perbatasan Papua dengan Papua Nugini, Kalimantan dengan wilayah perbatasan Sabah Malaysia," kata Hasanuddin dalam Rapat Kerja bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Senin (1/2/2021).

Baca juga: Menko Polhukam Minta TNI AU Perkuat Pengamanan Perbatasan Wilayah di Udara

Dia menjelaskan, pembangunan BTS dirasa perlu untuk terciptanya informasi yang baik bagi prajurit-prajurit TNI.

Menurutnya, TNI akan mampu melakukan komunikasi, atau kontak teritorial dengan masyarakat setempat dalam rangka upaya bela negara jika pembangunan BTS diprioritaskan.

"Apakah Pak Menteri sudah memasukkan program pembangunan BTS ini, yang kalau tidak salah ada 1.682 BTS di tahun 2020? Kalau belum, mohon dengan segala hormat, karena ini demi kepentingan, bukan hanya prajurit TNI tapi untuk yang lebih besar lagi, yakni kepentingan bangsa dan negara, mohon mendapat prioritas," ungkap dia.

Baca juga: Rampungkan Tugas Pengamanan Perbatasan, 450 Prajurit TNI Terima Penghargaan

Pembangunan BTS, lanjutnya, seharusnya menjadi salah satu sasaran pembangunan pemerintah.

Pembangunan di seluruh daerah perbatasan tersebut guna memudahkan akses komunikasi selular.

Sebab, ia menilai di lokasi tersebut, prajurit TNI Angkatan Darat tampak kesulitan berkomunikasi.

"Kurang lebih ada sekitar tiga atau empat batalion pasukan TNI Angkatan Darat di sana. Ini tentu sistem komunikasinya itu tidak begitu baik," tuturnya.

Baca juga: Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Hasanuddin melanjutkan, pembangunan BTS akan memacu teknologi selular bagi prajurit-prajurit TNI di perbatasan.

Pemerintah juga perlu memacu penyebaran informasi di daerah perbatasan, termasuk penyiaran radio dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat perbatasan.

"Termasuk di dalamnya dan itu sudah mencari solusi misalnya RRI dan lain sebagainya. Karena apa? Dibutuhkan sebuah informasi yang baik pada prajurit-prajurit itu," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Nasional
Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com