KPU: Tepat Jika Kemenkes Kerja Sama Basis Data Vaksinasi dengan Kami

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, kerja sama antara pihaknya dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam menggunakan data pemilih sebagai basis data vaksinasi Covid-19 merupakan langkah tepat.

Menurut Arief data yang dimiliki KPU merupakan berbasis keluarga dan dimutakhirkan berdasarkan kondisi terbaru.

"Untuk 270 daerah yang Pilkada kemarin di dalamnya melibatkan 309 kabupaten/kota datanya pasti sangat aktif, sangat terbarukan," ujar Arief dalam Rapat Kerja Daftar Pemilih dalam rangka Mendukung Program Vaksinasi Covid-19 yang digelar virtual, Jumat (29/1/2021).

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Gelombang Pertama di Jakarta Barat Capai 55,68 Persen

"Karena data yang dimilliki KPU dimutakhirkan secara faktual, langsung ke lapangan dan dibuatnya data pemilih berbasis keluarga. Jadi ini tepat kemenkes melakukan kerjasama dengan KPU," lanjutnya.

Arief mengungkapkan, data yang dibutuhkan Kemenkes adalah data penduduk dengan kategori khusus, yakni yang berusia 18-59 tahun.

Sementara itu, KPU memiliki data pemilih dengan rentang usia 17-59 tahun.

"KPU menyediakan data pemilih yang merupakan bagian dari data penduduk yang berusia 17-59 tahun. Sementara yang akan menjadi sasaran atau target vaksin usia 18-59 tahun," jelas Arief.

Untuk merespons hal itu, KPU telah membahasnya dengan KPU provinsi, kabupaten dan kota.

Arief pun mengharapkan kerja sama penggunaan data pemilih bisa diperluas, misalnya dengan BPJS Kesehatan.

"Jadi nanti kerja sama itu diperluas. Kemungkinan dilakukan antara KPU, Kemenkes dan BPJS," tuturnya.

"Saya pikir semua kementerian dan lembaga termasuk masyarakat harus mendukung supaya program vaksinasi bisa berjalan dengan lancar," tambah Arief.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan ( Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihaknya akan menggunakan data KPU sebagai basis data untuk vaksinasi Covid-19.

Alasannya, KPU baru saja menggelar Pilkada 2020 sehingga data yang ada masih aktual dengan kondisi masyarakat di daerah.

Baca juga: Satgas Ungkap Kendala Vaksinasi Covid-19: Penerima Tak Hadir hingga Cold Chain Tak Cukup

Selain itu, Budi juga menyebut sudah kapok menggunakan data Kementerian Kesehatan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

"Saya akan perbaiki strategi vaksinasinya. Supaya tidak salah atau bagaimana. Saya sudah kapok, saya tidak mau lagi memakai data Kemenkes," ujar Budi dikutip dari acara " Vaksin dan Kita" yang diselenggarakan Komite Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah Jawa Barat, yang ditayangkan kanal YouTube PRMN SuCi, Jumat (22/1/2021).

"Saya ambil datanya KPU. Sudahlah itu KPU manual kemarin baru pemilihan (pilkada), itu kayaknya yang paling current. Ambil data KPU base-nya untuk masyarakat," lanjutnya.