Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Sebaiknya Minta Maaf, Bilang Saja Kita Sedang Berusaha Keras Menangani Pandemi..."

Kompas.com - 28/01/2021, 16:11 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyarankan Presiden Joko Widodo meminta maaf soal penanganan pandemi Covid-19.

Ia berpandangan, hal ini perlu dilakukan karena sejak awal pandemi di Indonesia tidak menunjukkan adanya penurunan kasus.

"Sebaiknya ya minta maaf lebih baik. Bilang saja, kita sedang berusaha dengan sangat keras untuk mengurangi penyebaran atau menangani pandemi ini. Saya mohon pengertiannya dari masyarakat. Kita sama-sama menyelesaikan kasus pandemi. Begitu harusnya," kata Agus saat dihubungi Kompas.com, Kamis (28/1/2021).

Menurut dia, apabila pemerintah enggan meminta maaf, masih ada pernyataan lain yang dapat disampaikan.

Baca juga: Jokowi Klaim Pandemi Terkendali Saat Angka Kematian Tinggi, IDI Pertanyakan Parameternya

Misalnya, mengajak serta masyarakat untuk bergabung bersama pemerintah dalam mengatasi pandemi.

"Kalau tidak mau minta maaf ya tidak apa-apa. Bicara saja, mari kita bersama-sama membantu saya di baris depan untuk mengurangi penularan atau semacamnya," ujarnya.

"Saya sangat berharap, dan saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah turut membantu menyelesaikan krisis ini atau seperti apa lah. Begitu," sambung dia.

Meski demikian, ia tetap menyarankan agar Presiden Jokowi mewakili pemerintahan untuk meminta maaf kepada publik terkait penanganan pandemi.

Menurut dia, permohonan maaf lebih baik dilakukan daripada mengklaim keberhasilan penanganan pandemi.

Baca juga: Klaim Jokowi Pandemi Terkendali Dikritik Tenaga Kesehatan hingga Penyintas Covid-19

Agus justru heran ketika Presiden Jokowi menyatakan klaim pandemi terkendali sementara kasus kematian tinggi.

Bahkan, ia mempertanyakan siapa orang yang meminta atau membisikkan kepada Presiden sehingga klaim tersebut muncul.

"Saya agak heran itu siapa yang membisikkan Pak Jokowi supaya bicara begitu ya. Karena meresahkan masyarakat saja. Kok kalau berhasil angkanya belum turun-turun," ujarnya.

Selain itu, Agus juga mempertanyakan bagian mana yang diklaim terkendali antara ekonomi dan kesehatan.

Sebab, menurutnya, antara kedua sektor tersebut masih sama-sama tidak terkendali dan bahkan belum mengarah pada perbaikan.

Baca juga: Klaim Pandemi Covid-19 Terkendali dan Fakta di Lapangan

Permohonan maaf oleh pejabat publik, nyatanya juga dilakukan oleh Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang pada Selasa (26/1/2021) menyampaikan rasa maaf kepada masyarakat.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com