Indeks Persepsi Korupsi Turun, Fadjroel: Presiden Jokowi Tegas soal Pemerintahan Antikorupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengklaim, Presiden Joko Widodo selalu berupaya menciptakan pemerintahan yang antikorupsi.

Hal ini Fadjroel sampaikan dalam menanggapi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2020 yang turun pada angka 37 pada skala 0-100. Skor 0 sangat korup dan skor 100 sangat bersih.

"Terkait publikasi Corruption Perception Index 2020 oleh Transparency International, pada intinya Presiden Jokowi tegas untuk menciptakan pemerintahan antikorupsi," kata Fadjroel, melalui keterangan tertulis, Kamis (28/1/2021).

Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Turun Pertama Kali sejak 2008, Laode: Jangan Kita Anggap Biasa Saja

Fadjroel menyebut, Jokowi selalu menekankan kepada kementerian, lembaga, dan seluruh pelaksana kebijakan soal pencegahan korupsi.

Seluruh kementerian, lembaga, dan pelaksana kebijakan pemerintah juga selalu diminta mendukung upaya para penegak hukum.

"Dan mendukung lembaga penegakan hukum untuk menindak para pelaku korupsi sesuai regulasi, tanpa pandang bulu," kata Fadjroel.

Transparency International Indonesia (TII) merilis indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2020 pada Kamis (28/1/2021).

"CPI Indonesia tahun 2020 ini kita berada pada skor 37 dengan ranking 102 dan skor ini turun 3 poin dari tahun 2019 lalu," kata Manajer Riset TII Wawan Suyatmiko, dalam konferensi pers melalui akun Facebook TII.

Baca juga: Skor Turun, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Setara Gambia dan di Bawah Timor Leste

Wawan mengatakan, penurunan IPK tersebut juga membuat posisi Indonesia merosot ke peringkat 102 dari 180 negara yang dinilai IPK-nya. Sebelumnya, Indonesia berada di posisi 85. 

"Jika tahun 2019 lalu kita berada pada skor 40 dan ranking 85, ini 2020 kita berada di skor 37 dan ranking 102. Negara yang mempunyai skor dan ranking sama dengan Indonesia adalah Gambia," ujar Wawan.

Jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara, IPK Indonesia berada di peringkat lima di bawah Singapura (85), Brunei Darussalam (60), Malaysia (51), dan Timor Leste (40).