JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo setuju jika jumlah penyuluh program keluarga berencana (KB) ditambah.
Menurut Jokowi, petugas penyuluh KB di desa-desa kini totalnya berjumlah 1,2 juta orang.
Selain itu, penyuluh KB berstatus pegawai negeri sipil (PNS) berjumlah 13.000 orang. Selain itu, ada petugas lapangan KB non PNS sebanyak 9.600 orang.
"Tadi Pak Hasto (Kepala BKKBN) menyampaikan, agar ini (jumlah penyuluh KB) bisa ditambah.Saya jawab, bisa," ujar Jokowi dalam pembukaan acara Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kemitraan Program Bangga Kencana Tahun 2021 di Istana Negara yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (28/1/2021).
Baca juga: Jokowi Klaim Pandemi Terkendali Saat Angka Kematian Tinggi, IDI Pertanyakan Parameternya
Jokowi menegaskan, penambahan penyuluh KB penting dilakukan. Sebab mereka yang menguasai kondisi lapangan dalam menjelaskan teknis program KB.
Dengan kualitas dan kuantitas penyuluh yang baik, program KB akan lebih efektif.
"Karena memang yang dibutuhkan sekarang ini adalah yang ada di lapangan. Yang operasional, yang langsung bisa menyentuh masyarakat. Bisa bekerja melakukan pembinaan penyuluhan pelayanan KB di tengah masyarakat," tutur Jokowi.
"Selain itu bisa mewujudkan kanpung KB di seluruh penjuru Tanah Air. Mewujudkan keluarga yang berkualitas, keluarga yang bahagia dan sejahtera," tambahnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.