Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Kompas.com - 27/01/2021, 19:12 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Amin Soebandrio meminta pemerintah menyiapkan strategi pendistribusian vaksin ke daerah.

Strategi pengiriman mesti disiapkan supaya vaksin tidak rusak ketika dalam perjalanan ke daerah.

"Itu harus masuk dalam staretgi vaksin mana yang harus dibawa ke mana, harus tepat, supaya vaksinya tidak rusak," ujar Amin, dalam Forum Diskusi Public Health: Vaccine What to Expect, Rabu (27/1/2021).

Baca juga: Menristek: Ada 6 Platform Pengembang Vaksin Merah Putih, Paling Cepat Lembaga Eijkman

Amin menyebut pengiriman vaksin ke daerah tak ubahnya ketika pendistribusian kotak maupun surat suara pilkada.

Di mana banyak petugas berjuang melewati medan yang sulit dilalui hanya demi mengirimkan kotak suara.

Gambaran itu juga menyerupai dengan pengiriman vaksin ke daerah. Agar vaksin tidak rusak, kata Amin, pemerintah harus mengenal setiap medan yang akan dilewati.

"Sayang sekali kalau beli vaksin mahal-mahal, rusak dan tidak menimbulkan efek yang kita inginkan," katanya.

Baca juga: Menurut Eijkman, Herd Immunity Sulit Dicapai jika Vaksinasi Covid-19 Makan Waktu 1,5 Tahun

Amin menambahkan, suhu di Indonesia yang tinggi bisa mencapai antara 30 hingga 32 derajat. Kondisi ini juga menjadi tantangan tersendiri untuk mendatangkan vaksin.

Untuk itu, ia meminta pemerintah berhati-hati karena vaksin sangat sensitif terhadap suhu tinggi.

"Kita tidak boleh membiarkan vaksin itu terpapar ke suhu yang tinggi," imbuh dia.

Diketahui, pemerintah telah mendatang vaksin Sinovac buatan China sebanyak 3 juta dosis. Saat ini, sejumlah daerah mulai menggelar vaksinasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com